Berapa Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang Harus Dibayarkan oleh Karyawan?

Kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengubah PT Jamsostek menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan telah dilakukan beberapa tahun yang lalu. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014, secara resmi PT Jamsostek telah bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan sesuai dengan lahirnya Peraturan Perundang-undangan No. 24 Tahun 2011 mengenai Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial di Indonesia.

Perubahan yang sama juga dilakukan pada PT Askes yang kemudian berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Adanya perubahan ini tentu ikut serta mengubah beberapa kebijakan di dalam penerapan jaminan sosial di Indonesia, hal tersebut telah diatur dalam UU No. 40 Tahun 2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Program dan Juga Besaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan

Terkait dengan peralihan yang dilakukan pemerintah pada BPJS Ketenagakerjaan, sejumlah kebijakan juga tentu akan ikut terjadi di dalamnya. Salah satu yang terpenting adalah jenis layanan serta besaran iuran yang akan dikenakan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri. Hal ini sangat penting untuk dipahami sejak awal, agar para peserta mengetahui dengan jelas apa saja kewajiban dan juga hak mereka atas penggunaan BPJS Ketenagakerjaan.

Berikut ini adalah program BPJS Ketenagakerjaan dan besaran iuran yang harus dibayarkan oleh pesertanya:

Baca Juga: Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan Online dan Persyaratannya

1. Program Jaminan Hari Tua (JHT)

Jaminan Hari Tua (JHT)
Jaminan Hari Tua (JHT)

Program JHT yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan merupakan program dasar yang memiliki tujuan untuk menjamin pekerja atas berbagai risiko sosial dan ekonomi yang mungkin datang sewaktu-waktu, terutama ketika yang bersangkutan telah memasuki masa tuanya. Lalu, siapa saja yang akan menjadi peserta JHT?

Seluruh pekerja yang menerima upah (di luar penyelenggara negara), wajib menjadi peserta JHT, antara lain: seluruh pekerja yang bekerja pada perusahaan (termasuk perseorangan), WNA yang bekerja di Indonesia dengan masa kerja di atas 6 bulan. Sedangkan di luar kategori tersebut, akan masuk ke dalam peserta yang tidak menerima upah, antara lain: para pengusaha (pemberi kerja) dan pekerja yang bekerja secara mandiri.

Seiring dengan tujuan pengadaannya, manfaat JHT dapat diterima dalam bentuk tunai dengan jumlah yang terdiri dari akumulasi iuran ditambah dengan hasil pengembangannya. Dana ini akan dicairkan sekaligus di saat peserta mencapai usia 56 tahun, atau meninggal dunia, atau mengalami cacat permanen dan berhenti bekerja.

Selain kondisi di atas, usia pensiun juga meliputi beberapa kondisi berikut: PHK dan tidak lagi bekerja, mengundurkan diri dan tidak lagi bekerja, atau karena peserta akan pergi dan menetap di luar negeri untuk selamanya.

Berapa Iuran yang Harus Dibayarkan untuk JHT?

Terkait dengan iuran JHT, masing-masing pekerja dan juga pemberi kerja akan memiliki porsi tersendiri dalam hal ini. Besaran iuran untuk peserta yang menerima upah adalah 5,7% dari upah yang diterimanya, dengan porsi 2% berasal dari pekerja dan 3,7% berasal dari pemberi kerja.

Sedangkan untuk peserta yang tidak menerima upah, besaran iuran ini bisa dipilih sesuai dengan daftar yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Keterlambatan dalam pembayaran iuran ini akan dikenakan denda sebesar 2% dari jumlah iuran, untuk setiap bulan keterlambatan. Pembayaran dapat dilakukan paling lambat tanggal 15 setiap bulannya.

2. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Jaminan Kecelakaan Kerja
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Program JKK akan melindungi pekerja dari berbagai risiko kecelakaan dalam hubungan kerja, termasuk risiko kecelakaan selama dalam perjalanan (pulang-pergi) dari dan menuju tempat kerja, serta risiko terhadap penyakit yang dialami akibat pengaruh tertentu dari lingkungan kerja itu sendiri. Iuran program JKK menjadi kewajiban pemberi kerja. Sedangkan klaim untuk program ini hanya berlaku maksimal 2 tahun setelah terjadinya kecelakaan itu sendiri.

Berapa Iuran yang Harus Dibayarkan untuk JKK?

Di dalam prakteknya, besaran iuran JKK akan dihitung berdasarkan tingkat risiko lingkungan kerja, di mana nilai ini akan dievaluasi setidaknya 2 tahun sekali. Berikut ini adalah besaran iuran JKK untuk peserta penerima upah:

  • Tingkat risiko sangat rendah: 0,24% dari upah sebulan
  • Tingkat risiko rendah: 0,54% dari upah sebulan
  • Tingkat risiko sedang: 0,89% dari upah sebulan
  • Tingkat risiko tinggi: 1,27% dari upah sebulan
  • Tingkat risiko sangat tinggi: 1,74% dari upah sebulan

Bingung cari asuransi kesehatan terbaik dan termurah? Cermati punya solusinya!

Bandingkan Asuransi Kesehatan Terbaik!  

3. Program Jaminan Kematian (JKM)

 Jaminan Kematian (JKM)  
Jaminan Kematian (JKM)

Program JKM hanya berlaku bagi peserta yang meninggal dunia bukan karena mengalami kecelakaan kerja. Sebagaimana jaminan kematian lainnya, program ini memang diperuntukkan bagi ahli waris dan akan diberikan dalam bentuk tunai jika peserta meninggal dunia dan masih aktif bekerja.

Berapa Iuran yang Harus Dibayarkan?

Untuk peserta penerima upah, besaran iuran ini adalah 0,30% dari gaji / upah bulanan, dan Rp6.800,- per bulannya bagi peserta yang tidak menerima upah. Besaran iuran ini juga akan dievaluasi secara berkala, paling lambat per 2 tahun.

4. Program Jaminan Pensiun

Jaminan Pensiun
Jaminan Pensiun

Program Jaminan Pensiun merupakan program yang dibuat oleh pemerintah untuk menjamin kehidupan yang layak bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan di masa pensiun mereka, termasuk jika yang bersangkutan mengalami cacat total atau bahkan meninggal dunia.

Jika terjadi risiko di atas, maka manfaat program ini akan diberikan dalam bentuk sejumlah dana setiap bulannya kepada peserta atau kepada ahli warisnya (jika terjadi risiko kematian). Sama halnya dengan peserta JHT, peserta program ini juga merupakan pekerja yang menerima upah serta pekerja yang tidak menerima upah.

Berapa Iuran yang Harus Dibayarkan?

Terkait dengan besaran iuran untuk Program Jaminan Pensiun, peserta penerima upah akan diwajibkan membayar 3% dari upah bulanannya (2% iuran dibayarkan oleh pemberi kerja dan 1% nya oleh pekerja). Sedangkan untuk pekerja yang tidak menerima upah, besaran iuran ini telah diatur berdasarkan kemampuan keuangan dan juga kebutuhan yang bersangkutan akan jaminan pensiun itu sendiri.

Baca Juga: Kenapa BPJS Ketenagakerjaan Sangat Diperlukan? Ini Faktanya!

Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Rasakan Manfaatnya

Keputusan pemerintah untuk membuat layanan BPJS Ketenagakerjaan tentu akan sangat bermanfaat bagi para pekerja. Bukan hanya pekerja tetap (penerima upah) saja, namun program ini juga bisa dinikmati oleh seluruh pekerja lainnya, termasuk pemberi kerja dan juga pekerja perorangan. Jadilah peserta BPJS Ketenagakerjaan dan nikmati banyak manfaat dari program ini, termasuk di hari tua nanti.

Baca Juga: Uang Baru vs Uang Lama: Ini Bedanya Rupiah Baru dengan Rupiah Lama