Dampak Krusial MEA Bagi Indonesia

Pemberitaan soal pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) masih kalah dibandingkan isu politik nasional yang marak belakangan ini. Meskipun demikian, jangan sampai pelaksanaan MEA luput dari perhatian. Wujud perdagangan bebas antarnegara kawasan ASEAN tersebut yang akan menciptakan persaingan yang cukup ketat bukannya nanti menguntungkan malahan merugikan bila tak ada persiapan untuk menghadapinya.

MEA yang sudah bergulir sejak setahun yang lalu akan menjadi program yang terus berjalan hingga tahun-tahun berikutnya. Untuk itu, perlu kiranya segenap elemen bangsa ikut serta dalam melakukan persiapan. Bukannya justru menjadikan MEA sebagai hal yang menakutkan atau sebagai ancaman. Lalu, apa saja yang perlu perlu disoroti dari pelaksanaan MEA? Ulasan di bawah ini akan menyampaikannya untuk Anda.

Baca Juga: Jenis-Jenis Kredit UKM dan Syarat Mengajukannya

MEA Menjadi Langkah Progresif dari Integrasi Ekonomi ASEAN

Negara-Negara ASEAN

Negara-Negara ASEAN via thailand-business-news.com

 

Awalnya, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan diberlakukan tahun 2020. Pada KTT di Kuala Lumpur tahun 2007, anggota delegasi menyatakan urgensi untuk mempercepat peluncuran MEA dengan mengambil waktu pada tahun 2015. Perlu diketahui, sebelum terlaksananya MEA, kerja sama serupa terkait kerja sama di bidang ekonomi pernah diluncurkan, seperti ASEAN +3 (kerja sama negara-negara ASEAN dengan tiga negara di Asia Timur, yaitu RRT, Jepang, dan Korea Selatan) dan ASEAN +6 (kerja sama ASEAN +3 yang diperbarui dengan menambahkan tiga negara, yaitu Australia, Selandia Baru, dan India).

Sebenarnya, MEA boleh diibaratkan sebagai satu mata uang dengan dua sisi yang berbeda. Di satu sisi dapat sangat menguntungkan dengan beragam peluang yang ditawarkan. Di sisi lain bisa jadi akan melemahkan kondisi dalam negeri Indonesia sendiri. Tentu saja semua kembali kepada segenap elemen bangsa, termasuk Pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk secara bijak dan progresif menyongsong MEA demi kemakmuran bersama seperti yang dicita-citakan dalam MEA.

Beberapa Kebijakan MEA Sudah Dicoba Lebih Dulu

Beberapa kebijakan yang diterapkan dalam MEA jauh sebelumnya telah diterapkan beberapa negara ASEAN. Misalnya, kebijakan pemangkasan bea masuk untuk beberapa tipe komoditas yang ditetapkan sekitar 0-5%. Dengan kata lain, jauh sebelum MEA diluncurkan beberapa negara (termasuk Indonesia) sudah mulai menguji ketahanan pasarnya dalam lingkup global. Apa yang dilakukan negara-negara di ASEAN tersebut sebagai bagian untuk melakukan percobaan terhadap kondisi yang berkembang di dalam negeri masing-masing.

Dengan demikian, setiap negara yang terlibat dalam MEA tentulah sudah mengukur hambatan serta tantangan yang mungkin saja bisa terjadi, termasuk juga peluang apa saja yang bisa didapatkan negara tersebut dalam MEA. Indonesia sendiri, baik melalui lembaga Pemerintah maupun swasta, telah melakukan kalkulasi terkait dengan keuntungan dan kerugian apa saja yang akan dihadapi negeri ini selama MEA. Jadi, hanya tinggal mempersiapkan secara matang agar dari pelaksanaan MEA bisa diperoleh keuntungan bukan kerugian.

MEA Bisa Menaikkan GDP dan Menurunkan Angka Kemiskinan

Gross Domestic Product (GDP) adalah total keseluruhan angka yang dihasilkan dalam satu proses produksi, baik perorangan/perusahaan maupun negara. Dalam MEA, hal ini menjadi salah satu indikator yang digunakan sebagai tujuan dari empat pilar MEA, yaitu pemerataan serta keadilan ekonomi bagi seluruh negara di kawasan ASEAN. Data dari berbagai badan yang terkait dan yang mengurusi hal ini menyatakan bahwa dampak MEA terhadap masyarakat ASEAN cukup signifikan. Kalau diukur dengan indikator GDP misalnya, pada 1998, GDP Indonesia berada pada kisaran 965 USD per kapita dan pada 2011 meningkat menjadi 3.601 USD.

Tak hanya itu sisi lain dari perdagangan bebas ini juga memberikan dampak yang disebut dengan istilah Foreign Direct Investment (FDI). Di Indonesia, FDI memberikan dampak yang cukup signifikan, yaitu peningkatan nilai investasi dari yang semula berada pada kisaran 13,8 miliar USD, meningkat menjadi 19,9 miliar USD. Hasil tersebut ditunjukan pada tahun 2011 dan 2012.

Investasi atau penanaman modal dalam kerangka MEA juga memberikan dampak yang cukup berarti dari sisi pengentasan kemiskinan. Disadari atau tidak, dengan semakin masuknya investasi serta semakin besarnya modal yang masuk ke Indonesia tentu saja akan meningkatkan peluang dibukanya lapangan pekerjaan. Dari penjelasan yang sudah dipaparkan tersebut boleh ditarik kesimpulan bahwa MEA bisa memberikan dampak positif pada dua aspek demografi, yaitu pengurangan kemiskinan dan peningkatan kelas sosial. Tak kurang dari tahun 1990-2010 terjadi penurunan angka kemiskinan dari 45% menjadi 15,6%, sedangkan kenaikan kelas sosial terjadi peningkatan dari 15% menjadi 37%.

MEA Membuka Kesempatan UKM untuk Bersaing Menembus Pasar Global

Trade with Remarkable Indonesia

Memperkenalkan Produk-Produk Indonesia lewat Pameran (Exhibition) via wordpress.com

 

Selain produk barang dan jasa, MEA juga menjadi ajang kompetisi dari sisi sumber daya manusia (SDM). Ini terjadi karena keterlibatan tenaga kerja terampil yang tak lagi hanya dari dalam negeri saja, banyak tenaga kerja terampil dari negara lain di kawasan ASEAN juga sudah mulai mengisi ketersediaan lapangan pekerjaan di Indonesia. Oleh karena itu, peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui jalur pendidikan perlu terus digagas secara berkesinambungan.

Tak hanya dari segi ketenagakerjaan, daya saing dari produk dalam negeri utamanya yang dihasilkan pengusaha atau UKM juga perlu mendapat perhatian. Ini karena homogenitas produk yang dihasilkan negara-negara ASEAN bisa membuat kuatnya persaingan yang salah satunya dari sisi harga. Keberpihakan kebijakan atas produk dalam negeri bisa membawa dampak positif atau justru negatif bagi masyarakat Indonesia sendiri. Positif jika tujuannya proteksi dan menjadi negatif jika pelaku bisnis menjadi manja karenanya.

Disadari atau tidak, regulasi adalah hal yang sangat penting dalam menjaga kestabilan ekonomi dalam negeri untuk menghadapi pasar terbuka. Meskipun MEA berbeda dengan kebijakan perdagangan bebas Uni Eropa yang juga berpengaruh pada kebijakan moneter negara-negara yang tergabung di dalamnya, MEA tetaplah menjadi satu bentuk globalisasi ekonomi yang niscaya demi kebaikan negara-negara ASEAN. Di sinilah peran serta Pemerintah sangat penting khususnya dalam mengembangkan sektor usaha kecil menengah (UKM) agar bisa bersaing di pasar global sehingga jangan sampai kehadiran MEA justru menjadi batu sandungan bagi perekonomian dalam negeri.

MEA Melebarkan Jalan bagi Masuknya Modal ke Indonesia

Satu hal lagi yang perlu dicermati adalah MEA dapat mengundang investor untuk berinvestasi di dalam negeri. Penanaman modal yang diikuti terbukanya lapangan kerja juga perlu jadi perhatian. Jangan sampai terjadi eksploitasi, terutama terhadap sumber daya alam (SDA) Indonesia tanpa kontrol yang tepat. Di sinilah perlunya satu regulasi ketat Pemerintah untuk mengawal penggunaan SDA Indonesia agar jangan terjadi eksploitasi yang merugikan masyarakat sekitarnya.

MEA adalah keniscayaan global dan tujuan akhir dari integrasi ekonomi masyarakat di Asia Tenggara. Hal ini adalah gagasan para pemimpin dan pendahulu yang wajib untuk diapresiasi, terutama oleh segenap elemen dan komponen masyarakat Indonesia. Menjauhkan diri atau abai terhadap pelaksanaan MEA jelas tidaklah mungkin. Yang bisa terus dilakukan adalah membawa sikap bijak ke dalam keseharian untuk terus bekerja dan berkarya demi memberikan yang terbaik serta mengasah potensi individu dalam menghadapi iklim ekonomi yang semakin kompetitif.

Baca Juga: Mau Usaha Rumahan Anda Sukses? Ikuti 30 Resep Ini!

Inilah Saatnya Perkokoh Ketahanan Ekonomi

Mau tidak mau atau suka tidak suka MEA sudah berjalan. Jangan memandangnya cenderung sebagai ancaman, tetapi lihatlah sebagai peluang dalam memperkokoh ketahanan ekonomi dalam negeri. Karena itu, isilah era MEA ini dengan pengembangan hal-hal potensial yang kegunaannya dirasakan banyak orang di ASEAN, khususnya bagi orang-orang Indonesia. Bukan bermaksud menutup mata, liberalisasi ekonomi memang tak bisa diharapkan menguntungkan. Menyadari kelemahan dan segera memperbaikinya adalah langkah defensif demi menjaga kestabilan dalam negeri. Memikirkan program jangka panjang dan merealisasikannya tanpa diribetkan dengan hal-hal yang bertele-tele serta didukung Pemerintah tak menutup kemungkinan akan mendorong akselerasi dalam berbagai bidang, terutama ekonomi.

Baca Juga: Kisah Pengusaha Sukses dan Cara Mengikuti Jejak Mereka