Konsekuensi Berbohong pada Bank Saat Pengajuan KPR

Memiliki rumah yang besar, layak, dan nyaman adalah impian semua orang. Walaupun memang rumah impian masing-masing orang bisa berbeda-beda, tetapi pada kenyataannya memang setiap warga Indonesia berhak memiliki hunian yang layak, nyaman, dan aman.

Meskipun begitu, jika dilihat dari jumlah warga negara Indonesia memang tidak memungkinkan apabila setiap orang memiliki satu rumah. Untuk itu, apartemen adalah jawaban untuk masalah semakin membengkaknya angka tersebut.

Memang masih mungkin di masa sekarang untuk memiliki sebuah hunian karena adanya kemudahan yang diberikan oleh pihak bank untuk membantu Anda membeli sebuah rumah. Bantuan tersebut berupa program yang disebut KPR atau Kredit Pemilikan Rumah.

Pada artikel ini kami akan membahas dari sudut pandang yang sedikit berbeda, yaitu apa yang mungkin terjadi ketika Anda membohongi pihak bank saat mengajukan KPR (Kredit Pemilikan Rumah).

Contoh Kasus

Berikan Data Sebenarnya Ketika Pengajuan KPR

Berikan Data Sebenarnya Ketika Pengajuan KPR via realtybiznews.com

Mari kita buat sebuah ilustrasi kasus, dengan tokoh utama kita sebut saja seorang ibu bernama Anna. Ibu Anna mempunyai keinginan memiliki sebuah rumah untuk ditinggali oleh beliau bersama dengan suaminya yang baru saja menikah. Profesi suami dari ibu Anna adalah seorang nahkoda kapal yang notabene mengharuskan suami beliau untuk berpindah-pindah.

Suatu ketika, ibu Anna mengajukan KPR pada salah satu bank misalnya KPR Danamon. Kemudian bank tersebut menolak untuk memproses pengajuan ibu Anna dikarenakan oleh profesi dari suaminya yang mengharuskan dirinya untuk berpindah-pindah dengan sangat sering.

Oleh karena itu, ibu Anna mempunyai akal untuk memanfaatkan KTP nya yang masih berstatus single (karena belum diganti setelah menikah).

Anda Bingung Cari Produk KPR Terbaik? Cermati punya solusinya!

Bandingkan Produk KPR Terbaik! 

Baca Juga: 5 KPR Terbaik yang Bisa Anda Pertimbangkan

Kemudian proses berjalan lancar hingga proses pelunasan sudah berlangsung selama lima tahun. Pada suatu waktu, suami dari ibu Anna tidak terima karena akta tanah beratas namakan bukan si suami melainkan ibu Anna sendiri.

Ibu Anna kemudian berniat menggantinya dengan mendatangi bank dan mengaku baru menikah 5 bulan lalu. Ibu Anna lalu diminta oleh pihak bank untuk menyerahkan kopian surat nikah.

Munculnya Masalah

Masalah Bisa Muncul Kapan Saja

Masalah Bisa Muncul Kapan Saja via cdn.com

Masalah mulai muncul di sini. Untuk mengganti nama pada akta tanah yang sebelumnya atas nama ibu Anna menjadi nama suami, ibu Anna mengaku pada pihak bank bahwa dirinya baru menikah lima bulan lalu, yang kenyataannya mereka telah menikah selama lima tahun.

Hal tersebut membuat pihak bank mengklaim bahwa ada informasi yang tidak diberikan sepenuhnya oleh ibu Anna, atau ibu Anna telah membohongi pihak bank. Kemungkinan paling burung yang bisa terjadi adalah penarikan kembali rumah yang telah dicicil selama lima tahun oleh pihak bank karena pihak bank merasa telah tertipu.

Baca Juga: Mau Ajukan Kredit? Perhatikan Istilah-Istilah Ini

Kemungkinan Selanjutnya

Kehilangan Rumah Menjadi Resiko

Kehilangan Rumah Menjadi Resiko via nydailynews.com

Dari contoh kasus tersebut, pihak bank memiliki dasar yang cukup kuat untuk dapat menggugat pembatalan perjanjian kredit, dan juga ibu Anna bisa saja dilaporkan atas tindak pidana penipuan. Karena pada saat melakukan pengajuan kredit, ibu Anna tidak memberikan data yang sebenar-benarnya pada pihak bank.

Kemudian, sesuai dengan pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), "mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak". Dengan kata lain, harta bersama harus dilakukan atas persetujuan pasangan pernikahan tersebut.

Jadi, ketika ibu Anna mengaku masih lajang pada saat melakukan pengajuan kredit, tetapi pada kenyataannya beliau sudah menikah. Hal ini bisa saja menjadi masalah ketika terjadi kredit macet. Apalagi ketika suami dari ibu Anna menyangkal telah menyetujui transaksi tersebut. Pihak bank bisa menuntut ibu Anna karena telah melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai penipuan.

Apabila pada proses peradilan ibu Anna kalah dan terbukti telah melakukan penipuan, pihak bank bisa menjadikan putusan pengadilan atas dasar penipuan sebagai dasar untuk melakukan gugatan pembatalan perjanjian kredit rumah tersebut. 

Resiko Kehilangan Rumah

Bagian terburuk dari semua ilustrasi di atas adalah bahwa ibu Anna kehilangan rumah yang telah dicicil selama lima tahun beserta uang yang telah disetorkan, karena semua transaksi sebelumnya dianggap tidak pernah terjadi. Belum lagi, ada kemungkinan kalau ibu Anna bisa saja dijebloskan ke dalam penjara karena perbuatannya.

Jadi, konsekuensi dari membohongi pihak bank bisa berujung sangat buruk bukan? Maka dari itu, hindari segala bentuk pemalsuan informasi dan berikan data yang sebenar-benarnya kepada pihak bank jika ingin melakukan kredit.

Baca Juga: Tujuh Keuntungan Membeli Rumah Dengan Sistem KPR