Layanan yang Berubah Setelah Aturan BPJS 2016 Diperbarui

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendapat mandat untuk menyelenggarakan pemeliharaan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berbeda dengan asuransi kesehatan dari perusahaan swasta seperti Prudential, Allianz, atau Sinarmas, jaminan pelayanan BPJS Kesehatan ini mencakup seluruh elemen masyarakat Indonesia, termasuk PNS, TNI, Polri, pegawai swasta, dan masyarakat biasa. BPJS Kesehatan menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan publik, yang masuk dalam program Jaringan Kesehatan Nasional (JKN).

Sebagai bagian dari Pemerintah, segala bentuk kegiatan serta penyelenggaraan layanan yang dilakukan BPJS Kesehatan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan peraturan yang disahkan menjadi dasar berlakunya penyelenggaraan layanan kesehatan ini adalah UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dari UU tersebut, bisa diketahui segala hal mengenai BPJS, termasuk BPJS Kesehatan. Di bawah ini telah dirangkum info-info seputar BPJS Kesehatan. Mau tahu seperti apa? Berikut ini ulasannya.

Baca Juga: 6 Biaya Tambahan Untuk Pengambilan KTA dan KMG

Alami Kenaikan Iuran, BPJS Kesehatan Sempurnakan Pelayanan

BPJS Kesehatan

Sosialisasi Peraturan Baru BPJS via metrotabagsel.com

 

Dikutip dari situs resmi BPJS Kesehatan, sejak diterbitkannya peraturan baru tentang BPJS Kesehatan, yaitu Perpres No. 19 Tahun 2016, iuran BPJS Kesehatan mengalami perubahan. Dengan kata lain, iuran BPJS Kesehatan lebih mahal dibandingkan iuran sebelumnya. Kenaikan iuran yang berlaku ini tentu juga diiringi dengan penyempurnaan pelayanan BPJS Kesehatan. Di bawah ini rincian mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan sejak diterbitkannya peraturan yang terbaru.

  • Kelas I

Sejak diterbitkannya Perpres tersebut, BPJS Kesehatan Kelas I mengalami penambahan sebesar Rp20.500. Ini berarti iuran per bulan BPJS Kesehatan Kelas I saat ini adalah Rp80.000, yang sebelumnya Rp59.500.

  • Kelas II

Iuran BPJS Kesehatan Kelas II juga ikut mengalami kenaikan dari yang sebelumnya adalah Rp42.500 berubah menjadi Rp51.000. Ini berarti terjadi kenaikan tarif sekitar Rp8.500.

  • Kelas III

Pelayanan di kelas III memang ditujukan bagi kalangan ekonomi kelas bawah dan menengah sehingga iurannya juga relatif rendah, yaitu Rp25.500. Dan kabar  gembiranya bagi pemegang BPJS Kesehatan Kelas III adalah keputusan Presiden yang baru tetap menyatakan bahwa iuran untuk Kelas III ini tidak mengalami perubahan atau tetap Rp25.500.

Perubahan tarif iuran yang berlaku ini dimaksudkan sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat pemegang BPJS Kesehatan. Sebenarnya, hal ini dapat dimaklumi, mengingat sebelum-sebelumnya sempat tersiar kabar bahwa BPJS Kesehatan sebagai sebuah korporasi mengalami kesulitan untuk membayarkan tagihan dari penyedia layanan kesehatan. Hal ini tentu seharusnya menjadi perhatian bersama agar jangan sampai BPJS Kesehatan sebagai BUMN mengalami kesulitan keuangan yang bisa berdampak pada para pengguna layanannya.

Peningkatan tarif tersebut juga harus diimbangi dengan perubahan pelayanan. Terkait dengan hal tersebut, pelayanan BPJS Kesehatan telah ditingkatkan sebagaimana dilansir beberapa media, di antaranya:

1. Tambahkan Manfaat, Pelayanan Dasar Kini Dijamin

Sebelumnya, pelayanan dasar seperti pemeriksaan kesehatan dasar di unit gawat darurat (UGD) rumah sakit rujukan menjadi tanggungan pribadi. Artinya, jika si pasien mendatangi langsung UGD (tanpa meminta rujukan dari Faskes I), biaya pendaftaran UGD serta biaya pengobatan ditanggung sendiri si pasien.

Kini fasilitas pertanggungan ini telah dimasukkan ke dalam iuran per bulan yang dibayarkan pengguna BPJS. Salah satu fasilitas pertanggungan yang turut dimasukkan ke pertanggungan setelah dilakukan perubahan tarif ini adalah layanan Tubektomi Interval/Sterilisasi bagi wanita pemegang layanan BPJS Kesehatan.

2. Pencapaian Target Rasio Dokter Demi Kesehatan yang Terjamin

Peningkatan rasio dokter juga menjadi salah satu fokus peningkatan pelayanan BPJS Kesehatan setelah alami perubahan tarif iuran. Rasio dokter yang berusaha dicapai BPJS Kesehatan adalah 1 : 5000 di Faskes I yang mencakup sebaran di seluruh daerah yang terjangkau oleh layanan BPJS Kesehatan.

Ini tentu adalah satu hal yang baik. Sebab dengan semakin meningkatnya sebaran dokter utamanya di Faskes I yang dimiliki BPJS Kesehatan maka penjaminan kesehatan rakyat diharapkan bergerak ke taraf yang lebih baik.

3. Akses Mudah, Faskes Bertambah, dan Kontrak Komitmen Pelayanan Menuju Kinerja Optimal

Minimnya Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau Faskes I sebagai rujukan awal bagi pemegang BPJS Kesehatan yang ingin berobat adalah salah satu hal yang banyak dikeluhkan masyarakat.

Kini dengan terjadinya perubahan tarif, BPJS Kesehatan juga berniat memperbaiki hal tersebut dengan meningkatkan jumlah Faskes I yang ada. Saat ini sekitar 37.309 tenaga medis (dokter praktik perorangan, klinik pratama, Puskesmas) telah terafiliasi dengan layanan BPJS Kesehatan sebagai Faskes I, termasuk 2.068 rumah sakit rujukan.

Penambahan jumlah Faskes I dan rumah sakit rujukan BPJS Kesehatan ini dilakukan dengan cara  kontrak komitmen pelayanan antara BPJS Kesehatan dan Faskes I atau rumah sakit rujukan. Langkah ini dianggap tepat untuk meningkatkan penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas, cepat, dan terjangkau oleh masyarakat pemegang BPJS Kesehatan serta pengguna lainnya.

Peningkatan pelayanan BPJS Kesehatan terkait dengan perubahan tarif iuran tadi tentu membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar dapat berjalan baik. Salah satu yang bisa dengan mudah dilakukan adalah membayar iuran ataupun tunggakan iuran pribadi.

Di sisi lain, sebagai sebuah lembaga pelayanan publik, tentu BPJS Kesehatan juga tidak lepas dari berita negatif yang sering kali menimbulkan rasa kurang nyaman dan berdampak pada munculnya pertanyaan-pertanyaan dari peserta.

Baca Juga: Cari Rumah dengan Harga Miring, Rumah Sitaan Bisa Jadi Solusi

Pertanyaan yang Sering Muncul Seputar BPJS Kesehatan

Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan

Kartu Peserta BPJS Kesehatan via republika.co.id

 

Seperti asuransi konvensional lainnya, BPJS Kesehatan tentu masih memiliki kekurangan yang terkadang membuat pengguna kurang nyaman. Ketidaknyamanan yang muncul bisa menimbulkan rasa kecewa terhadap layanan yang diberikan. Berikut ini beberapa informasi yang kami rangkum terkait dengan pertanyaan yang sering ditanyakan para pengguna layanan BPJS Kesehatan:

1. Jika tidak membayar iuran, apakah layanan dan status peserta BPJS dihentikan/dibatalkan?

Seperti asuransi konvensional lainnya, BPJS Kesehatan juga memiliki aturan terkait dengan iuran per bulan yang mesti dibayarkan. Bagaimana statusnya jika peserta BPJS tidak membayarkan iuran? Apakah layanannya juga akan dihentikan? Apakah status keanggotaan juga dibatalkan?

Terkait dengan pertanyaan tersebut, ada baiknya kita menilik Perpres No. 11 Tahun 2014 juga Pasal 6 Ayat 1 peraturan No. 12 Tahun 2014 tentang BPJS yang menyatakan tentang keanggotaan BPJS Kesehatan bersifat wajib dan tidak bisa dianulir (dibatalkan).

Setiap tunggakan BPJS yang kita tanggung hingga maksimal bulan ke-12 tunggakan iuran per bulan akan menjadi utang yang nantinya akan ditagihkan pihak BPJS Kesehatan pada peserta yang bersangkutan. Ditambah lagi kartu BPJS yang ada akan dinonaktifkan. Sementara kewajiban untuk melunasi utang yang tertunggak ditambah dengan denda sebesar 2% beserta preminya.

Bijak dalam mengatur pengeluaran pribadi, termasuk juga dalam membayar kewajiban dan tunggakan BPJS, tentu adalah hal yang patut kita pikirkan dengan saksama. Di sisi lain, berpikiran positif bahwa kesehatan adalah harta yang ternilai harganya tentu adalah sesuatu yang tepat untuk menyikapi pertanyaan tersebut.

2. Sampai kapan membayar iuran dan terdaftar sebagai peserta BPJS?

Filosofi BPJS Kesehatan yang menerapkan asas gotong royong mengandung maksud yang muda membantu yang tua, yang mampu membantu yang tidak mampu, dan yang sehat membantu yang sakit. Hal ini mengisyaratkan bahwa kepesertaan BPJS Kesehatan bersifat tetap dan tidak bisa dibatalkan.

Sebagai contoh, seorang bapak mendaftarkan anaknya sebagai peserta BPJS Kesehatan. Lalu saat anak tersebut tumbuh dewasa dan bisa bekerja, status kepesertaan si anak tidak serta merta hilang. Hanya berubah mekanisme pembayaran Iuran dari peserta perorangan menjadi peserta dengan premi yang dibayarkan perusahaan atau instansi tempat si anak bekerja nantinya.

Bingung cari asuransi kesehatan terbaik dan termurah? Cermati punya solusinya!

Bandingkan Asuransi Kesehatan Terbaik!  

Ketentuan Baru Membawa Perubahan yang Berarti

BPJS Kesehatan hadir sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah dalam penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat. Premi dalam bentuk iuran yang dibayarkan hendaknya dipahami sebagai bagian dari cerminan solidaritas atau gotong royong bangsa Indonesia. Perubahan-perubahan yang terjadi bukan tanpa perbaikan. Setiap ketentuan yang diambil Pemerintah dilaksanakan demi kepentingan bersama. Yang dalam hal ini adalah perubahan iuran BPJS Kesehatan, yang perubahannya diikuti dengan perubahan-perubahan ketentuan demi peningkatan kualitas layanan.

Baca Juga: Tips Sukses Berbisnis Jasa Penitipan dan Perawatan Hewan