Makin Menggurita, Ini Aturan Baru Pengawasan Fintech di Indonesia

Industri layanan jasa keuangan berbasis teknologi atau financial technology (fintech) sedang naik daun. Kehadiran perusahaan fintech semakin memudahkan masyarakat untuk  urusan keuangan, apalagi soal pinjam meminjam fulus dengan cepat. Bahkan fintech disebut-sebut akan menjadi masa depan keuangan Indonesia.  

Baca Juga: KTA atau P2P Lending, Manakah yang Lebih Menguntungkan?

Anda Bingung Cari Produk Kredit Tanpa Agunan Terbaik? Cermati punya solusinya!

Bandingkan Produk KTA Terbaik! 

Apa Itu Fintech?

Fintech
Pengertian Fintech

Dikutip dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fintech merupakan salah satu bentuk penerapan teknologi informasi di bidang keuangan. Sementara pengertian fintech dari Bank Indonesia (BI) adalah hasil gabungan antara jasa keuangan dan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat.

Jadi kalau dulu nasabah ingin melakukan transaksi keuangan harus melalui tatap muka dan membawa uang tunai, kini lebih praktis karena bisa dilakukan jarak jauh dan hanya dalam hitungan detik saja.

Debut kehadiran perusahaan teknologi keuangan ini diawali dengan kemunculan Zopa pada 2004, yakni sebuah institusi keuangan di Inggris yang menawarkan layanan jasa peminjaman uang. Sementara di Indonesia, fintech baru booming pada 2016 dan bisnis ini terus berkembang tanpa henti.

BI mengklasifikasikan fintech ke dalam 4 kelompok, yakni:

1. Pembayaran, Setelmen, dan Kliring, adalah kategori fintech yang memberi layanan sistem pembayaran yang dilakukan bank maupun BI

2. Market Aggregator, adalah fintech yang menyajikan data finansial sehingga dapat dipakai pengguna sebagai perbandingan untuk memilih produk keuangan yang tepat

3. Manajemen Risiko dan Investasi, yakni fintech yang berfungsi seperti layaknya perencana keuangan bagi pengguna. Jadi fintech ini akan membantu pengguna memilih produk keuangan yang cocok untuk pengguna

4. Peer to Peer Lending (P2P Lending) adalah fintech yang menawarkan pinjaman langsung kepada pengguna dengan bunga yang telah ditetapkan

Perkembangan basis fintech pun semakin besar dengan total 235 perusahaan yang aktif hingga saat ini. Didominasi perusahaan rintisan atau startup dengan nilai transaksi mencapai US$18,65 miliar di tahun 2017. Jika dihitung dengan kurs Rp14.900 per dolar AS, maka nilainya sekitar Rp277,89 triliun. Pun jumlah peminjam di perusahaan fintech mencapai 260 ribu orang hingga Januari 2018, dari data OJK.

Fintech di Tanah Air menjadi bisnis seksi bernilai ratusan triliun rupiah karena menawarkan beberapa layanan, yakni pinjaman (lending), pembayaran, perencanaan keuangan (personal finance), investasi ritel, pembiayaan (crowdfunding), remitansi, dan riset keuangan. Data dari Asosiasi Fintech Indonesia menunjukkan, mayoritas perusahaan fintech saat ini bergerak di bidang  P2P lending atau pinjaman langsung.

Melalui layanan pinjaman uang langsung, perusahaan fintech dapat menghubungkan 2 pihak, yaitu:

1. Pihak yang membutuhkan dana atau peminjam (borrower): Warga Negara Indonesia (WNI) berupa perorangan maupun badan hukum; dan

2. Pihak penyedia dana (investor): WNI maupun Warga Negara Asing (WNA) berupa perorangan, badan hukum, maupun lembaga internasional.

Payung Hukum Fintech di Indonesia 

Payung Hukum Fintech
Payung Hukum Fintech di Indonesia

Menjamurnya fintech tidak dibiarkan liar oleh regulator. Dasar hukum penyelenggaraan fintech dalam sistem pembayaran di Indonesia yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI), antara lain:

1. Peraturan BI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

2. Surat Edaran BI No. 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital

3. Peraturan BI No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik.

OJK pun berperan untuk mengawasi, mengatur industri fintech, dan melindungi nasabah dengan mengeluarkan aturan terbaru, yakni Peraturan OJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD) di Sektor Jasa Keuangan. Sebelumnya, OJK telah lebih dulu menerbitkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. 

“Peraturan (No. 13/2018) ini dikeluarkan OJK mengingat cepatnya kemajuan teknologi di industri keuangan digital yang  tidak dapat diabaikan dan perlu dikelola agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, baru-baru ini.

Ada 11 poin penting yang tertuang di dalam aturan teranyar POJK No. 13/2018, antara lain mencakup:

1. Mekanisme Pencatatan dan Pendaftaran Fintech

Setiap penyelenggara IKD atau fintech, baik perusahaan startup maupun Lembaga Jasa Keuangan (LJK) akan melalui 3 tahap proses sebelum mengajukan permohonan perizinan:

  • Pencatatan kepada OJK untuk perusahaan startup/non-LJK. Permohonan pencatatan secara otomatis termasuk permohonan pengujian Regulatory Sandbox (ruang uji coba terbatas produk, layanan, model bisnis, dan teknologi dari fintech). Sedangkan untuk LJK, permohonan Sandbox diajukan kepada pengawas masing-masing bidang (Perbankan, Pasar Modal, Industri Keuangan Non-Bank/IKNB)
  • Proses Regulatory Sandbox jangka waktu paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang selama 6 bulan bila diperlukan
  • Pendaftaran/perizinan kepada OJK

2. Mekanisme Pemantauan dan Pengawasan Fintech

OJK akan menetapkan Penyelenggara IKD yang wajib mengikuti proses Regulatory Sandbox. Hasil uji coba Regulatory Sandbox ditetapkan dengan status:

  • Direkomendasikan
  • Perbaikan
  • Tidak direkomendasikan

Penyelenggara IKD yang sudah menjalani Regulatory Sandbox dan berstatus direkomendasikan dapat mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK. Untuk pelaksanaan pemantauan dan pengawasan, penyelenggara IKD diwajibkan untuk melakukan pengawasan secara mandiri dengan menyusun laporan self assessment yang sedikitnya memuat aspek tata kelola dan mitigasi risiko. 

Penyelenggara IKD dilarang mencantumkan nama dan/atau logo OJK, namun dapat mencantumkan nomor tanda tercatat/terdaftar. Dalam jangka menengah, OJK dapat menunjuk pihak lain (Asosiasi Penyelenggara IKD yang diakui oleh OJK) yang bertugas dalam pengawasan IKD.

Baca Juga: Pinjam Uang: KTA vs Pinjaman Fintech. Pertimbangkan Ini Sebelum Jatuhkan Pilihan

3. Pembentukan Ekosistem Fintech

Untuk memelihara ekosistem keuangan, LJK yang telah memperoleh izin atau terdaftar di OJK dilarang bekerja sama dengan penyelenggara IKD atau fintech yang belum tercatat di OJK atau terdaftar di otoritas lain yang berwenang guna memelihara ekosistem keuangan.

4. Membangun Budaya Inovasi

OJK menginisiasi pembentukan Pusat Inovasi Keuangan Digital (Fintech Center) dan ekosistem IKD yang bertujuan sebagai sarana komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara otoritas terkait dan pelaku IKD, serta wadah Inovasi dan Pengembangan IKD.

5. Inklusi dan Literasi

Perusahaan fintech wajib melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan kepada masyarakat.

6. Bisnis dan Perlindungan Data

Penyelenggara IKD wajib menyediakan pusat pelayanan konsumen berbasis teknologi sebagai bentuk penerapan edukasi dan perlindungan konsumen beserta usahanya.

7. Manajemen Risiko yang Efektif

Penyelenggara IKD wajib menerapkan prinsip pemantauan secara mandiri, menginventarisasi risiko utama, menyusun laporan risk self assessment secara bulanan, dan memiliki perangkat yang dapat meningkatkan efisiensi dan kepatuhan atas proses pemantauan yang dilakukan oleh OJK.

8. Kolaborasi

Dengan dibentuknya Fintech Center, maka dapat membantu berjalannya proses Regulatory Sandbox sebagai langkah inkubasi model bisnis yang inklusif dan memenuhi prinsip kehati-hatian, serta meningkatkan sinergi antar industri, pemerintah, akademisi dan innovation hub lain.

9. Perlindungan Konsumen

Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan konsumen, yaitu (a) transparansi, (b) perlakuan yang adil, (c) keandalan, (d) kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, dan (e) penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

10. Transparansi

Fintech wajib menerapkan prinsip pengawasan berbasis disiplin pasar, risiko dan teknologi terhadap inovasinya, antara lain harus memperhatikan transparansi produk dan layanan, pasar yang kompetitif dan inklusif, kesesuaian dengan kebutuhan konsumen, penanganan mekanisme keluhan yang segera, dan aspek keamanan dan kerahasiaan data konsumen dan transaksi.

11. Anti-Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Perusahaan fintech juga wajib menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan terhadap konsumen sesuai ketentuan Peraturan OJK di bidang AML-CFT (Anti Money Laundering and Counter-Financing of Terrorism).

Fintech Hadir Mempermudah Masyarakat

Fintech hadir untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses keuangan. Anda bisa menggunakan berbagai layanan jasa keuangan dari fintech mulai dari mengajukan kartu kredit, Kredit Tanpa Agunan (KTA), Kredit Multi Guna (KMG), pinjam meminjam uang, hingga investasi.

Fintech hadir mempermudah hidup Anda karena semuanya bisa diakses melalui ponsel pintar maupun laptop, dengan koneksi internet, mulai dari proses membandingkan, memilih hingga mengajukan produk keuangan yang tepat dan terbaik untuk Anda. 

Jadi, Anda tak perlu khawatir menggunakan jasa maupun produk fintech di Indonesia karena semuanya aman, sebab ada regulator yang turut mengawasi. Gunakan selalu jasa dan layanan fintech yang telah mendapatkan izin dari OJK atau BI.

Pastinya, selalu pahami dengan baik layanan keuangan maupun produk fintech yang Anda pilih, mulai dari keunggulan hingga risikonya agar Anda tidak dirugikan akibat ketidakpahaman Anda sendiri.  

Baca Juga: Apa Perbedaan Peer-To-Peer (P2P) Lending dengan Crowdfunding? Ini Penjelasannya