Mengenal AEoI, Program yang Membuat Pengemplang Pajak Tidak Bisa Kabur

Program Tax Amnesty atau pengampunan pajak resmi berakhir pada tanggal 30 Maret lalu, tepat pukul 00.00 WIB. Tercatat, total aset yang dideklarasikan dari dalam negeri dan juga dalam negeri mencapai Rp4.855 triliun. Jumlah itu sendiri dianggap telah melampaui target sebesar Rp4.000 triliun atau mencapai persentase 121,37%. Meskipun nilainya cukup besar, nyatanya perolehan negara tidak berhasil mencapai target tebusan pajak.

Dari data Dirjen Pajak, uang tebusan yang telah terkumpul hanya sekitar 81,8% dari target atau sebesar Rp135 triliun, masih lebih rendah Rp30 triliun atau sekitar 18,2% dari target yang sebesar Rp165 triliun. Sebelumnya, pemerintah dan Dirjen Pajak menargetkan bisa mendapat dana tebusan pajak hingga Rp165 triliun. Untuk informasi, dari deklarasi yang lebih dari Rp4.000 triliun itu, sebagian besarnya berasal dari Indonesia yaitu Rp3.676 triliun, sementara dari luar negeri hanya Rp1.031 triliun dari potensi yang bisa didapat sekitar Rp4.000 triliun.

Atas dasar itulah, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan mulai menjalankan fasilitas Sistem Pertukaran Informasi Otomatis atau Automatic Exchange System of Information (AEoI) antarnegara guna melacak potensi pajak di luar negeri.

Baca Juga: Pentingnya Memiliki EFIN Pajak dan Cara Mendapatkannya

Apa Itu AEoI?

Program AEoI

AEoI Menghubungkan Laporan Perbankan di Banyak Negara via shutterstock.com

 

AEoI merupakan sebuah rencana dari negara G20 dan diinisiasi oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) mengenai sistem yang mendukung adanya pertukaran informasi rekening wajib pajak antarnegara. Dengan adanya sistem ini, wajib pajak yang telah membuka rekening di negara lain akan bisa terlacak secara langsung oleh otoritas pajak negara asalnya. AEoI adalah standar global baru yang nantinya akan berguna untuk mengurangi peluang pengemplang pajak untuk menghindari pembayaran pajak.

Sistem kerja AEoI yaitu pertukaran data keuangan warga negara asing yang tinggal di sebuah negara. Pertukaran data keuangan tersebut tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan dilakukan antar otoritas pajak yang berwenang di setiap negara. Singkatnya, setiap negara yang telah bergabung dengan sistem AEOI akan mengirimkan dan menerima informasi awal (pre-agreed information), setiap tahunnya tanpa harus mengajukan permintaan khusus.

Menurut Direktur Jenderal Pajak, Sigit Priadi Pramudito, dengan adanya AEoI, maka Dirjen Pajak dapat melakukan pengawasan dan penggalian potensi perpajakan melalui transaksi perbankan yang dilakukan wajib pajak di luar negeri. Selama ini, permintaan Dirjen Pajak untuk meminta data perbankan selalu terbentur dengan adanya aturan mengenai kerahasiaan perbankan.

Baca Juga: Jenis-Jenis Pemeriksaan Pajak yang Perlu Diketahui Wajib Pajak

Implementasi AEoI

Seperti yang sudah disebutkan, nantinya setiap negara yang tergabung dengan AEOI akan mengirimkan dan menerima informasi awal (pre-agreed information), setiap tahunnya tanpa harus mengajukan permintaan khusus.

Contohnya, Dirjen Pajak Indonesia akan mendapatkan informasi keuangan atau perbankan warga negara Indonesia yang tinggal di Singapura. Begitupun sebaliknya, Dirjen Pajak Indonesia juga akan mengirimkan informasi perbankan warga negara Singapura yang ada di Indonesia. Pertukaran informasi tersebut dilakukan secara otomatis setiap tahunnya. Dengan adanya sistem ini, hampir bisa dipastikan semua pengemplang pajak tidak akan ada yang bisa lolos.

Negara-Negara yang Akan Ikut Program AEoI

Negara G20

AEoI Digagas Oleh Negara-Negara G20 via shutterstock.com

 

Berdasarkan informasi yang dirilis oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) pada tanggal 23 Februari 2017. Sudah ada 53 negara (dan yurisdiksi) yang tergabung dengan AEoI serta 47 negara (dan yurisdiksi) lain, termasuk Indonesia yang masuk pada tahun 2018. Negara-negara itu diantaranya:

Tahun 2017:

Anguilla Curaçao Yunani Korea Norwegia Swedia
Argentina Siprus Greenland Latvia Polandia Kepulauan Turks and Caicos
Barbados Republik Ceko Guernsey Liechtenstein Portugal Inggris Raya
Belgia Denmark Hungaria Lithuania Romania  
Bermuda Estonia Islandia Luksemburg San Marino  
Kepulauan Virgin Inggris Kepulauan Faroe India Malta Seychelles  
Bulgaria Finlandia Irlandia Meksiko Republik Slovakia  
Kepulauan Cayman Perancis Isle of Man Montserrat Slovenia  
Kolombia Jerman Italia Belanda Afrika Selatan  
Kroasia Gibraltar Jersey Niue Spanyol  

Tahun 2018:

Andorra Kanada Israel Selandia Baru Sint Maarten
Antigua dan Barbuda Chili Jepang Panama Swiss
Aruba Cina Kuwait Qatar Trinidad dan Tobago
Australia Kepulauan Cook Lebanon Rusia Turki
Austria Kosta Rika Marshall Islands Saint Kitts dan Nevis Uni Emirat Arab
Bahama Dominica Makau (Cina) Samoa Uruguay
Bahrain Ghana Malaysia Saint Lucia Vanuatu
Belize Grenada Mauritius Saint Vincent dan Grenadines  
Brazil Hong Kong (China) Monaco Arab Saudi  
Brunei Darussalam Indonesia Nauru Singapura  

AEoI Dilaksanakan di Indonesia Mulai September 2018

Untuk mengurangi tingkat pelanggaran pada sektor penerimaan negara, saat ini Pemerintah telah memberikan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) yang menitikberatkan pada Automatic Exchange of Information (AEOI). Hal ini dilakukan sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki sistem pengelolaan informasi keuangan di Indonesia.

Jika tidak ada kendala, di bulan April ini, data nasabah bank akan mulai terbuka. Sistem yang awalnya membutuhkan waktu lebih dari 200 hari dipercepat menjadi kurang dari 30 hari. Untuk mendukung hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyiapkan sejumlah peraturan di sektor jasa keuangan untuk mendukung pelaksanaan Automatic Exchange of Tax Information (AEOI) yang ditargetkan mulai diimplementasikan pada September 2018.

Selain itu, nantinya akan ada sistem baru menggunakan sistem Aplikasi Usulan Buka Rahasia Bank (AKASIA) dalam waktu hanya 10 hari. Sistem itu nantinya akan disambungkan dengan sistem Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bernama Aplikasi Buka Rahasia Bank (AKRAB). Untuk penyampaian informasi keuangan nasabah asing, OJK juga membangun sistem pelaporan yang dinamakan Sistem Penyampaian Nasabah Asing (SIPINA).

Baca juga: Mengenal Faktur Pajak Dan Fungsinya

Ayo Dukung Program AEoI

Program AEOI menawarkan manfaat yang sangat besar, diantaranya bisa membantu negara mengungkap praktik-praktik pengemplangan pajak, meningkatkan pemasukan negara dari sektor pajak. Utamanya adalah,  AEoI juga dapat meningkatkan transparansi, kooperasi, dan akuntabilitas di institusi keuangan dan pajak Indonesia yang selama ini sering dipertanyakan. Jadi, dengan adanya AEoI, semoga kedepannya pemasukan pemerintah Indonesia dapat meningkat dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar!