PPh Pasal 15: Jenis Tarif dan Tempo Pembayarannya

Sebagai salah satu sumber pemasukan negara, sektor perpajakan tentu tak akan ada habisnya untuk diulas. Bukan hanya sekadar sebagai pengetahuan atau bahan berita, hal terkait pajak sangat penting untuk diketahui karena berkaitan langsung dengan kehidupan pribadi. Pajak bermacam-macam dan sangat variatif yang masing-masing berkenaan dengan objek pajak, termasuk tarif dan jenis wajib pajaknya.

Salah satu pajak yang paling banyak memiliki objek pajak adalah pajak penghasilan (PPh) karena langsung berkenaan dengan penghasilan. Tentu saja objek pajaknya berbeda-beda tergantung dari pasal dan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap pajak tersebut. Yang paling populer adalah PPh 21. Sebab objek pajak dari PPh 21 adalah penghasilan yang diterima orang perorangan, baik karyawan swasta maupun pegawai negeri.

Selain PPh pasal 21, jenis pajak penghasilan yang lain adalah PPh 15. Yang sedikit berbeda dengan PPh pasal 21, khususnya mengenai objek pajak, tarif, serta perhitungannya. Di bawah ini dijelaskan secara lengkap seputar PPh 15 dan perbedaannya dengan PPh lainnya.

Baca Juga: Kenali Bedanya Transfer Uang Secara Kliring, RTGS, dan Real Time

Kenali Jenis-Jenis Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan PPh

Pajak via magz.restubpr.com

 

Dalam undang-undang, terdapat banyak pasal yang mengatur pajak penghasilan atau PPh. Sama seperti pajak penghasilan (PPh) lainnya, PPh 15 juga memiliki objek pajak dalam bentuk penghasilan. Perbedaan yang paling mendasar terletak pada perhitungan serta berapa persentase yang harus dibayarkan untuk setiap jenis objek pajak yang ditentukan.

Di Indonesia, selain PPh 15, pajak penghasilan juga diatur dalam PPh 21, 22, 23, 24, 25, dan 26. Tidak ada salahnya untuk memahami jenis-jenis pajak penghasilan tersebut untuk menambah pengetahuan perpajakan kita serta menghindari kerancuan. Berikut ini adalah jenis-jenis pajak penghasilan di Indonesia menurut pasal yang mengaturnya.

Pajak Penghasilan Pasal 22 atau PPh 22

Subjek pajak PPh 22 adalah badan usaha tertentu, baik milik Pemerintah maupun swasta, yang melakukan kegiatan usaha dalam bentuk perdagangan, baik impor, ekspor, maupun re-impor. Karena bervariasinya objek, pemungut, dan tarifnya, ketentuan PPh 22 tak sesederhana PPh lainnya.

Pajak Penghasilan Pasal 23 atau PPh 23

Jenis pajak penghasilan yang satu ini dikenakan pada penghasilan atas penyerahan jasa modal, penghargaan, dan hadiah selain yang menjadi bagian dari pemotongan PPh 21. Dengan demikian, PPh 23 dan PPh 21 sangat berkaitan erat. Memahami Pph 23 dan 21 tentu akan menjadi satu hal yang baik.

Pajak Penghasilan Pasal 24 atau PPh 24

Secara definitif, PPh 24 bukanlah jenis pajak riil. Ketentuan ini adalah sebuah peraturan yang di dalamnya mengatur tentang hak wajib pajak dalam memanfaatkan kredit pajak mereka yang ada di luar negeri. Kredit pajak tersebut dimaksudkan untuk mengurangi jumlah dari nilai pajak terutang yang dimiliki seorang wajib pajak yang kebetulan ada di luar negeri.

Dengan adanya PPh Pasal 24, jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia secara teknis dilakukan pengurangan dengan pajak yang telah dibayar di luar negeri. Tentunya secara teknis hal tersebut bisa dijalankan apabila jumlah kredit pajak yang harus dibayarkan di luar negeri tidak sebesar utang pajak yang tertanggung di Indonesia.

Pajak Penghasilan Pasal 25 atau PPh 25

Terkadang membayar pajak menjadi satu beban tersendiri, terutama bila sudah menunggak terlalu banyak. Oleh karena itu, pada PPh 25, pajak dibayar dengan cara mencicil. Artinya, tunggakan pajak yang ada dalam waktu satu tahun bisa dibayar sedikit demi sedikit. Aturan dalam PPh 25 juga mengatur nonabsensi atau harus dilakukan sendiri dan tidak boleh diwakilkan.

Pajak Penghasilan Pasal 26 atau PPh 26

Adalah bentuk pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain Bentuk Usaha Tetap (BUT). PPh 26 dikenakan pada subjek pajak yang tinggal di luar negeri, tetapi mengoperasikan usahanya lewat BUT. Atau tinggal di luar negeri, tetapi memperoleh penghasilan dari Indonesia yang bukan dari BUT.

Dari sekian banyak PPh, ketentuan pajak yang mengatur tentang laba bersih dari perusahaan atau industri tertentu juga menjadi objek pajak. Ketentuan ini diatur dalam PPh 15. Industri-industri yang masuk dalam ketentuan ini, diantaranya perusahaan pelayaran, penerbangan internasional/penerbangan, perusahaan asuransi asing, perusahaan pengeboran minyak, dan perusahaan yang berinvestasi dalam bentuk bangun-guna-serah 'build-operate-transfer', yang biasanya terkait dengan proyek-proyek yang disediakan untuk infrastruktur, seperti pembangunan jalan tol, kereta bawah tanah, dan lain-lain.

Baca Juga: 8 Cara Menghemat Paket Internet

Jenis-Jenis PPh 15 dan Tarifnya

Jenis Pajak Penghasilan PPh

Jenis-Jenis Pajak dan Perhitungannya via studeri.org

 

PPh 15 merupakan jenis pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak tertentu, yaitu perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan pelayaran dalam negeri, perusahaan penerbangan dalam negeri, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran migas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun-guna-serah atau ‘build-operate-transfer’ (BOT).

PPh 15 mengatur pajak penghasilan untuk setiap jenis industri dengan jenis tarif yang berbeda-beda. PPh 15 juga mengatur cara bayar dan cara penyampaian yang perlu dipahami lebih mendalam. Berikut adalah tarif untuk tiap-tiap perusahaan yang menjadi wajib pajak PPh 15.

Jenis Perusahaan Pelayaran

Perusahaan pelayaran dikenakan tarif PPh 15 dengan perhitungan 1,8% x Omzet Bruto. Sementara laba bersih yang didapatkan perusahaan tersebut dihitung dengan rumus 6% x Omzet Bruto. Mengetahui laba bersih adalah penting agar bisa menemukan norma penghitungan khusus. Namun, perhitungan tarif ini tidak bisa disamakan untuk semua jenis perusahaan pelayaran. Sebab tergantung dari bentuknya apakah pelayaran domestik atau asing, tak terkecuali maskapai penerbangan.

Untuk perusahaan pelayaran dalam negeri, perhitungan laba bersihnya adalah 4% x Omzet Bruto. Sementara pajak penghasilannya adalah 1,2% x Omzet Bruto. Untuk perusahaan pelayaran asing atau maskapai asing, perhitungan pajak penghasilannya adalah 2,64% x Omzet Bruto. Sementara perhitungan laba bersihnya adalah 6% x Omzet Bruto.

Jenis Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN)

Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang dimaksudkan di sini adalah Wajib Pajak (WP) Internasional yang pada saat tempo membayar pajak punya kantor perwakilan dagang yang ditempatkan di Indonesia. Namun, tidak di bawah P3B atau perjanjian pajak Indonesia. Untuk WPLN, akan dikenakan tarif penyelesaian PPh 15 sebesar 0,44% x Nilai Ekspor Bruto. Sementara laba bersih WPLN sama dengan 1% x Nilai Ekspor Bruto.

Jenis Wajib Pajak Kemitraan dalam Bentuk Perjanjian Build-Operate-Transfer (BOT) 

Dalam kerangka wajib pajak kemitraan, PPh 15 dibayarkan dengan tarif sebesar 5% x bruto nilai tertinggi pada nilai pasar. Jenis wajib pajak kemitraan memang perlu penghitungan tersendiri karena perbandingan tarifnya adalah berbanding dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tentu saja relatif besar.

Ketentuan Jadwal Pelaporan Pph 15 untuk Tiap-Tiap Perusahaan

Lapor Pajak Penghasilan

Waktu Pelaporan Pajak via kiplinger.com

 

Setelah memahami tentang tarif, ada baiknya pula untuk mengetahui jadwal penyerahan laporan. Secara general, pelaporan diserahkan pada tanggal 20, di bulan pembayaran pajak juga dilakukan. Namun, tanggal jatuh tempo pembayaran pajak itu sendiri bervariasi tergantung dari bentuk perusahaannya.

Di bawah ini adalah tempo pelaporan dan pembayaran PPh 15 untuk tiap-tiap perusahaan.

  • Untuk perusahaan pelayaran wajib membayar paling lambat tanggal 10 pada bulan yang sama setelah faktur dibuat.
  • Untuk jenis perusahaan pelayaran dalam negeri ataupun asing serta penerbangan asing, pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 10 pada bulan yang sama setelah faktur dibuat. Boleh dibayarkan pemungut cukai atau bisa juga dibayar sendiri oleh wajib pajak pada tanggal 15 di bulan yang sama setelah faktur dibuat.
  • Untuk wajib pajak luar negeri, pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 15 pada bulan yang sama setelah wajib pajak menerima pendapatan.
  • Untuk jenis wajib pajak kemitraan dalam bentuk perjanjian BOT, pembayaran dilakukan pada tanggal 15 paling lambat di bulan yang sama setelah masa kontrak BOT berakhir.

Cermati dan Pahami Ketentuannya Sebelum Membayar

Seperti yang sudah dijelaskan, PPh 15 memiliki banyak jenis dan perhitungannya berbeda-beda tiap jenisnya. Dengan memahami ketentuan yang tertuang dalam PPh 15, Anda bisa lebih mudah dalam melakukan kewajiban membayar pajak. Cermati jenis PPh 15 yang sesuai dengan usaha yang Anda jalankan sebelum melaksanakan kewajiban Anda sebagai wajib pajak.

Baca Juga: Mau Kredit Motor Bekas? Ini Untung Dan Ruginya