Ranking Kemudahan Berusaha Turun, Indonesia Masih Jadi Primadona Tujuan Investasi Dunia?

Bank Dunia (World Bank) merilis laporan Doing Business 2019. Hasilnya tingkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) Indonesia turun satu peringkat dari posisi 72 ke 73. Dengan capaian tersebut, apakah Indonesia masih akan menjadi tujuan investasi dunia di 2019?

EoDB adalah indeks kemudahan berusaha suatu negara dibanding negara lain yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Dalam penilaiannya, lembaga keuangan internasional ini menggunakan 10 indikator pengukuran.

Indikator 1) Kemudahan memulai usaha; 2) Kemudahan memperoleh sambungan listrik; 3) Pendaftaran properti; 4) Perlindungan terhadap investor minoritas; 5) Penyelesaian perkara kepailitan; 6) Penegakkan kontrak; 7) Perizinan mendirikan bangunan; 8) Kemudahan memperoleh kredit; 9) Pembayaran pajak, dan 10) Perdagangan lintas negara.

Baca Juga: Ekonomi Mulai Bangkit, Bisnis Ini Diprediksi Makin Moncer di 2018

Anda Bingung Cari Produk Kredit Tanpa Agunan Terbaik? Cermati punya solusinya!

Bandingkan Produk KTA Terbaik! 

Indonesia Ada di Ranking 73

Indonesia Ada di Ranking 73
Indonesia Ada di Ranking 73

Lalu di mana posisi Indonesia? Berdasarkan laporan Doing Business 2019 yang dirilis Bank Dunia akhir Oktober lalu, tingkat kemudahan berusaha Indonesia menempati peringkat 73 dari 190 negara di dunia. Sayang, bukannya naik, posisi tersebut justru turun satu peringkat dibanding sebelumnya yang berada di ranking 72.

Di kawasan ASEAN, peringkat kemudahan berusaha Indonesia ini kalah dari Vietnam di posisi 69. Bahkan tertinggal jauh dari Brunei Darussalam (55), Thailand (27), Malaysia (15), dan Singapura (2). Padahal pada periode 2015-2018, ranking kemudahan berbisnis di Indonesia sudah menanjak 42 peringkat dari posisi 114 ke 72.

Kenapa EoDB RI Turun?

Penyebab peringkat EoDB Indonesia melorot, menurut laporan Bank Dunia, karena terjadi penurunan peringkat atas empat indikator, yakni dalam hal perizinan mendirikan bangunan (dari 108 ke 112), perdagangan lintas batas (dari 112 ke 116), perlindungan investor minoritas (dari 43 ke 51), dan penegakkan kontrak (dari 145 ke 146).

Bersyukur, Indonesia masih tertolong dengan enam indikator lain yang mendaki. Indikator tersebut, yaitu kemudahan memulai usaha (dari 144 ke 134), pendaftaran properti (dari 106 ke 100), kemudahan memperoleh akses kredit (dari 55 ke 44), pembayaran pajak (dari 114 ke 112), mendapatkan listrik (dari 38 ke 33), dan penyelesaian pailit (dari 38 ke 36).

“Indonesia terus meningkatkan iklim usaha dan kini tengah berupaya mengurangi kesenjangan terhadap praktik terbaik global terkait meregulasi usaha kecil dan menengah domestik. Negara ini juga dapat mengambil manfaat dari peningkatan keterbukaan terhadap investor global, keterampilan, dan teknologi agar bisa lebih bersaing di pasar global,” kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Rodrigo A. Chaves dalam keterangan resmi yang diterima Cermati.com, baru-baru ini.

Baca Juga: 20 Orang Terkaya Di Indonesia

RI Masih Jadi Tujuan Investasi Dunia yang Menarik

RI Masih Jadi Tujuan Investasi Dunia yang Menarik
RI Masih Jadi Tujuan Investasi Dunia yang Menarik

Laporan EoDB di atas tentu akan mempengaruhi kinerja investasi ke depan, khususnya di 2019 yang menjadi tahun politik. Meski bukan satu-satunya faktor, faktanya realisasi penanaman modal di Indonesia sudah melempem sepanjang kuartal III-2018. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan, realisasi investasi turun 1,6% dari Rp176,6 triliun di kuartal III-2017 menjadi Rp173,8 triliun di kuartal III tahun ini.

Paling parah Penanaman Modal Asing (PMA) anjlok 20,2% dari Rp111,7 triliun di kuartal III tahun lalu menjadi Rp89,1 triliun pada periode yang sama 2018. Sementara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) moncer dengan kenaikan 30,5% dari Rp64,9 triliun menjadi Rp84,7 triliun. 

Dengan penurunan ranking kemudahan berusaha tersebut, pertanyaannya apakah Indonesia masih akan menjadi tujuan investasi dunia? Sebab, bukan hanya Indonesia yang berbenah diri untuk menggaet investasi asing di tengah gejolak perekonomian global, tapi juga hampir seluruh negara di dunia.

Sementara tahun depan, kondisi domestik akan semakin panas lantaran ada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Ditambah lagi penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 sebesar 8,03% masih menuai penolakan dari kaum buruh. Kalau sudah masuk di tahun politik, biasanya sikap pengusaha akan wait and see, tidak melakukan ekspansi bisnis maupun menebar investasi baru, sehingga kinerja investasi berpotensi melambat.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Dzulfian Syafrian meyakini Indonesia masih akan menjadi salah satu negara tujuan para investor, walaupun ranking EoDB turun, mengingat pasar Indonesia yang sangat menjanjikan, pertumbuhan ekonomi di kisaran 5%, dan memiliki iklim investasi yang sehat.

“Tapi mungkin investor akan menahan investasinya hingga pemilu rampung dulu, sehingga meminimalisir ketidakpastian politik yang ditimbulkan pemilu,” katanya saat berbincang dengan Cermati.com, baru-baru ini.

Menurut Ekonom INDEF lain, Eko Listiyanto, persaingan Indonesia untuk menyedot investasi asing kian ketat, terutama dengan negara ASEAN lain yang getol berbenah diri, seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Sedangkan paket kebijakan yang menjadi andalan pemerintah untuk mendongkrak investasi dinilai tidak fokus dan tidak berjalan mulus.

“Sebagai negara dengan perekonomian terbesar di ASEAN, Indonesia tetap jadi tujuan investasi baik oleh investor domestik maupun asing. Hanya saja, besarnya alokasi investasi mungkin akan lebih besar ke negara ASEAN lain yang berbenah diri menjadi negara ramah investasi, seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam,” dia menerangkan.

Optimistis juga ditunjukkan Pendiri GarudaFood, Sudhamek AWS yang tetap percaya diri bahwa Indonesia masih akan diserbu investor sebagai negara tujuan investasi. “Indonesia masih tetap salah satu tujuan investasi yang menarik,” ucap Orang Terkaya Indonesia versi Forbes 2017 urutan ke-38 dengan kekayaan USD810 juta atau sekitar Rp11,34 triliun itu.

Perlu Perbaikan Sana Sini

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, perbaikan diperlukan pada indikator EoDB yang mengalami penurunan, terutama perdagangan lintas batas karena terkait dengan perizinan yang masih mempersulit eksportir, sehingga kondisi ini menghambat laju pertumbuhan ekspor nasional.

“Selain itu, OSS (online single submission) yang semestinya menjadi terobosan kemudahan prosedur perizinan saat ini malah bermasalah dan menghambat kelancaran aktivitas usaha dan investasi. Karena sudah diberlakukan, tapi sistemnya belum siap. Masalah OSS ini harus segera diselesaikan,” tegas Faisal.

Senada, Eko berharap pemerintah dapat membenahi sejumlah indikator EoDB yang peringkatnya masih di atas 100, di mana semuanya terkait birokrasi. “Reformasi untuk membuat birokrasi lebih ramah terhadap investasi mutlak dilakukan,” pungkas Eko.  

Jangan Ragu Merintis Bisnis di Tahun Politik

Setelah mengetahui pendapat para ekonom dan pelaku usaha di tahun politik, tak ada alasan buat Anda yang ingin mulai membangun bisnis atau ekspansi bisnis menunda keinginan tersebut. Sebab berdasarkan pengalaman, Indonesia selalu sukses menggelar pemilu dengan aman dan kondusif sehingga tak akan menghambat atau menjadi momok investasi. Apabila membutuhkan modal, ada fasilitas Kredit Tanpa Agunan (KTA) maupun Kredit Multiguna (KMG) yang ditawarkan perbankan maupun fintech.

Baca Juga: Segera Dapatkan Modal Bisnis Dari KTA