Rumah DP 0% Mulai Dibangun. Kalau Dibandingkan, Inilah Beda Rusun dengan Rumah Tapak?

Rumah DP 0 Persen akhirnya mulai dibangun. Peletakan batu pertama (groundbreaking) oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 18 Januari 2018 di Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur menandai mulai berjalannya pembangunan Rumah DP 0 Persen.

Menengok masa kampanye Pilkada Serentak 2017, Anies Baswedan bersama Sandiaga Uno menawarkan Rumah DP 0 Persen sebagai salah satu janjinya kalau terpilih. Janji Rumah DP 0 Persen ini pun seketika jadi sorotan. Sebab selama ini Bank Indonesia (BI) dalam aturannya melarang adanya DP 0 persen untuk ambil KPR.

Sampai terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, janji penyediaan Rumah DP 0 Persen terus mendapat sorotan. Kini janji Rumah DP 0 Persen akan jadi nyata dengan telah berjalannya pembagunan yang sudah lebih dari seminggu.

Nah, bagi Anda yang penasaran atau berminat dengan Rumah DP 0 Persen ini, tak ada ruginya untuk ikuti ulasannya berikut ini.

Baca Juga: Tips Beli Rumah Murah di Pameran Properti

Kalau Bertentangan Aturan BI, Bagaimana Rumah DP 0 Persen Bisa Jalan?

Rumah DP 0 Persen
Sekalipun Bertentangan Aturan BI, Ternyata Ada Pengecualian untuk Pemerintah

Dikutip dari website Tim Anies-Sandi jakartamajubersama.com, penyediaan Rumah DP 0 Persen adalah upaya penyediaan hunian yang terjangkau (affordable housing) untuk menurunkan biaya hidup warga Jakarta. Sebab hunian sudah termasuk kebutuhan pokok setiap orang di Jakarta.

Tentunya penyediaan Rumah DP 0 Persen ini bukan tanpa data. Menurut data yang dimiliki Tim Anies-Sandi, sebesar 40% warga DKI tidak memiliki rumah. Sementara selebihnya 51% sudah punya rumah sendiri. Warga DKI yang tak punya rumah tersebut merupakan penduduk yang masuk kategori termiskin (sebagai informasi, penghasilan kategori miskin sebesar Rp361.990 per kapita per bulan).

Ditambah harga properti yang begitu mahal, sudah tentu mereka tidak sanggup membelinya. Sebagai informasi, harga termurah rumah di Jakarta sudah lebih dari Rp400 juta. Kalau pun diatasi pakai KPR, syarat memberikan Down Payment (DP) sebesar 20-30% dari harga jual rumah terlampau berat untuk dipenuhi.

Data inilah yang kemudian jadi dalil bagi Anies-Sandi untuk menyediakan Rumah DP 0 Persen. Mereka menyatakan program DP 0 Persen dapat jadi alternatif bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah untuk mengambil kredit murah berbasis tabungan. Namun, bukankah DP 0 Persen bertentangan dengan aturan Bank Indonesia (BI)?

Inilah yang Jadi Alasan Kenapa DP 0 Persen Itu Mungkin

Ditelisik dan ditelisik, ternyata DP 0 Persen ini bukanlah tidak ada DP. Sebab kalau tanpa DP, nantinya bertentangan dengan aturan BI tentang Loan to Value (LTV). Karena itu, program ini mensyaratkan peserta untuk menabung dengan besaran tertentu selama 6-12 bulan secara konsisten yang nantinya jadi jaminan untuk ambil Rumah DP 0 Persen.

Informasi terakhir, Gubernur Anies mengatakan akan menggunakan skema FLPP atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahaan milik Pemerintah Pusat dalam program Rumah DP 0 Persen. DP rumah sendiri akan jadi tanggungan alias disubsidi Pemprov DKI Jakarta.

Berapa Harga Rumah DP 0 Persen yang Ditawarkan Pemprov DKI?

Rumah DP 0 Persen yang dibangun di Jakarta Timur nantinya memiliki 20 lantai dengan 703 unit. Sebanyak 513 unit untuk tipe 36 dan 190 unit sisanya untuk tipe 21. Tentu harga antara unit satu dan unit lainnya berbeda tergantung dari tipenya.

 

Untuk tipe 36, Rumah DP 0 Persen akan dijual seharga Rp320 juta. Sementara untuk tipe 21, Rumah DP 0 Persen akan dijual Rp185 juta. Harga tersebut tentu lebih murah dari harga rumah tapak di Jakarta yang sudah lebih dari Rp400 juta.

Selain Gaji <Rp 7 Juta, Inilah Syarat Rumah DP 0 Persen

Untuk memiliki Rumah DP 0 Persen, ada sejumlah syarat yang mesti dipenuhi. Salah satunya adalah gaji atau penghasilan yang dimiliki harus Rp3,6-7 juta. Selain itu, beberapa syarat berikut ini wajib dipenuhi. Apa saja syarat-syarat Rumah DP 0 Persen?

  1. Harus warga DKI Jakarta dengan menunjukkan KTP.
  2. Usia >21 tahun dan sudah menikah.
  3. Menunjukkan surat keterangan bahwa pengaju tergolong Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
  4. Sudah jadi karyawan minimal selama 1 tahun atau menjalankan usaha minimal selama 1 tahun.
  5. Wajib punya Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP dan mempersiapkan SPT Tahunan.

Baca Juga: 3 Langkah Mudah Mengatasi Naiknya Cicilan KPR

Rumah DP 0 Persen vs Rumah Tapak, Inilah Bedanya

Rumah DP 0 Persen Rusunami Rusun Rumah Tapak
Sudah Pasti antara Rumah Susun dan Rumah Tapak Terdapat Perbedaan

Dalam pidatonya saat peletakan batu pertama (groundbreaking) Rumah DP 0 Persen di Jakarta Timur, Gubernur Anies menyebut secara jelas bahwa hunian yang dibangun adalah rumah susun sederhana milik (rusunami).

Padahal, sebelumnya saat kampanye Anies menyatakan Rumah DP 0 Persen adalah rumah tapak. Kemudian dalam satu kesempatan, Anies mengubah pernyataan dengan mengatakan Rumah DP 0 Persen adalah rumah berlapis. Sampai akhirnya ternyata Rumah DP 0 Persen adalah rusun. Lalu, apa bedanya Rumah DP 0 Persen yang adalah rusun dengan rumah tapak?

Pertama, bentuk bangunan antara Rumah DP 0 Persen/rusun dan rumah tapak berbeda. Rumah DP 0 Persen/rumah susun dibangun dalam satu bagunan seperti gedung yang berisikan unit-unit untuk dihuni layaknya apartemen. Sementara rumah tapak layaknya rumah pada umumnya yang tidak memilik unit-unit di dalamnya.

Kedua, status kepemilikan Rumah DP 0 Persen berbeda dengan rumah tapak. Karena Rumah DP 0 Persen adalah rusun maka status kepemilikannya sebatas Sertifikat Hak Milik Satuan atas Rumah Susun (SHM Sarusun) dan Hak Guna Bangunan (HGB).

Dengan kata lain, pemilik unit di rusun punya hak atas lahan, tapi milik bersama atau tidak punya hak atas lahan sama sekali. Perlu diketahui HGB ini memiliki masa berlaku, yaitu selama 30 tahun dan dapat diperpanjang lagi selama 25 tahun dengan mengeluarkan sejumlah biaya.

Sementara status kepemilikan rumah tapak ditandai dengan memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM). Dengan adanya SHM, pemilik rumah tidak hanya punya hak atas bangunan, tapi juga punya hak atas tanah di mana rumah itu berdiri.

Ketiga, bicara lokasi yang dalam bahasan ini adalah Jakarta, harga rumah tapak jelas lebih mahal (>Rp400 juta) daripada rusunami (Rp185-320 juta). Mahalnya rumah tapak tidak lepas dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan permintaan (demand) hunian. Sementara rusunami jelas-jelas dapat subsidi Pemerintah makanya terjangkau.

Anda Bingung Cari Produk Kredit Tanpa Agunan Terbaik? Cermati punya solusinya!

Bandingkan Produk KTA Terbaik! 

Cermati dan Pertimbangkan dengan Hati-Hati Sebelum Membeli

Harga jual properti biasanya jadi pertimbangan utama jika hendak mau membeli properti. Kemudian lokasi di mana properti berada masuk pertimbangan berikutnya. Bicara harga jual properti di Jakarta, tentulah harga jual rumah tapak lebih mahal. Namun, dari segi kepemilikan, pastilah memiliki rumah tapak lebih untung.

Nah, karena itu, kumpulkanlah informasi sebanyak-banyaknya mengenai properti yang ingin diambil. Entah itu rumah tapak atau rusunami. Pertimbangkan dengan hati-hati sebelum memutuskan untuk membeli sekalipun harga yang ditawarkan ekonomis. Dengan begitu, Anda tetap untung dari properti yang dibeli.

Baca Juga: Tips Memiliki Rumah untuk Para Generasi Millenial