Rumah Subsidi Tidak Dikenakan PPN, Yuk Ambil Sekarang!

Meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia membuat kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal juga turut mengalami peningkatan baik untuk rumah skala mewah sampai dengan rumah sederhana bersubsidi. Beragam jenis iklan pun mulai banyak disebar pihak penjual rumah, seperti melalui brosur, pamflet, iklan di koran, atau bahkan iklah di televisi yang menawarkan berbagai macam tipe rumah dan apartemen mulai dari yang sederhana sampai yang mewah dan berharga fantastis. Namun, khusus untuk Anda yang tidak mampu membeli rumah mahal, sekarang sudah ada rumah subsidi yang merupakan program pemerintah.

Bagi kalangan menengah ke bawah atau bahkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), seringkali merasa keberatan saat membeli rumah lewat kredit pemilikan rumah (KPR), mereka harus mengeluarkan biaya KPR yang tidak sedikit. Perlu diketahui bahawa hampir sebagian besar pembelian rumah di Indonesia dilakukan melalui skema KPR. Selain Uang Muka, salah satu biaya lain yang menjadi kendala pengajuan KPR adalah biaya PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang semakin menambah beban tanggungan pembayaran di awal kredit. Menurut definisi dari Dirjen Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

Nominal pembayaran PPN ini berjumlah 10 persen dari total keseluruhan dan berlaku pada segala bentuk produk barang maupun jasa, begitu pula PPN berlaku untuk tempat tinggal. Banyak kalangan masyarakat menengah ke bawah yang merasa keberatan dengan pembayaran PPN ini, karena mereka merasa harga tanpa PPN pun sudah membuat mereka harus bekerja keras untuk bisa membayarnya. Hal ini berakibat masyarakat kelas menengah ke bawah tersebut semakin kesulitan untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak.

Jangan Jadikan Uang Muka dan Biaya KPR Sebagai Kendala

Uang Muka - KPR Subsidi

Uang Muka dan Biaya KPR Bukanlah Kendala via credit.com

 

Sejauh ini kebutuhan rumah yang layak huni belum sepenuhnya bisa merata dimiliki oleh semua lapisan masyarakat sehingga berbagai program yang dikeluarkan pemerintah termasuk rumah bersubsidi ternyata masih juga belum maksimal dirasakan manfaatnya. Hal ini ternyata disebabkan oleh kebanyakan orang memiliki kendala uang muka dan biaya KPR yang harus dibayarkan di depan. Salah satu Biaya KPR yang sangat terasa nominalnya adalah Pajak Pertambahan Nilai seperti uraian di atas. Biaya ini semakin membuat program rumah bersubidi tetap saja belum bisa menyentuh sampai ke sasaran yang dituju secara keseluruhan.

Pemerintah mulai bisa membaca kendala ini dan saat ini menawarkan solusi pembebasan PPN bagi rumah bersubsidi. Untuk memudahkan masyarakat dalam menggapai mimpi memiliki rumah idaman tersebut, kini sudah hadir kebijakan baru yakni adanya rumah dengan harga Rp300 jutaan yang bebas dari pajak PPN. Dengan adanya pembebasan PPN untuk rumah bersubsidi ini, tentu saja memberikan angin segar bagi konsumen dalam kemudahan membeli rumah baru.

Kebijakan bebas PPN ini berlaku bagi rumah-rumah yang dibangun oleh pemerintah (seperti rumah susun) dan rumah-rumah sederhana yang sesuai dengan syarat tertentu. Persyaratan tersebut diantaranya adalah luas tanah maksimal 36 meter persegi, rumah yang akan dibeli adalah rumah pertama, harga rumah maksimal Rp150 juta, dan satu lagi yaitu kepemilikan rumah ini tidak boleh dialihkan kepada siapapun dengan batas waktu maksimal 5 tahun.

Kebijakan ini merupakan cara untuk menghindari konsumen ‘bandel’ yang berniat menjual rumah bersubsidi dengan tujuan spekulasi atau investasi mencari keuntungan pribadi. Dengan diluncurkannya kebijakan ini, tentunya memberikan banyak keuntungan untuk masyarakat, di mana 10 persen yang seharusnya dibayarkan untuk PPN, kini bisa dialokasikan untuk kebutuhan lainnya. Sistem pembelian rumah bersubsidi tanpa PPN ini bisa dilakukan secara kredit melalui KPR Bank konvensional atau melalui KPR syariah.

Baca Juga: Kredit In-House, Pembayaran DP Rumah Jadi Ringan

Jangan Banyak Pilih-Pilih Rumah

Langsung Pilih - Rumah Subsidi

Langsung Pilih Saja via ihousepict.com

 

Selain masalah di atas, ternyata program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rumah layak juga dipengaruhi oleh adanya penolakan seseorang yang akan rumah bersubsidi tersebut, walaupun mereka sebenarnya masuk kategori MBR tadi. Maunya sih punya rumah di wilayah kota (pusat keramaian) dengan harga bersubsidi. Apa ya mungkin seperti itu? Jika Anda pelajari tentang sejarah awalnya perumahan-perumahan yang sudah berdiri lama dan sekarang memiliki harga ratusan juta bahkan miliaran, itu berasal dari perumahan bersubsidi. Pelajaran yang bisa dipetik adalah jangan pernah sekali-sekali Anda ragu untuk membeli rumah karena faktor jarak, kumuh, atau mungkin rumah tidak layak huni menurut versi Anda yang bisa saja bersifat subyektif.

Seiring perkembangan wilayah dan jumlah penduduk maka suatu wilayah nantinya pasti akan berkembang terus dan tentu saja harga rumah juga akan semakin naik. Lambat laun jarak yang kita bilang jauh akan terasa dekat dengan pusat kota. Selain itu taraf hidup seseorang akan berangsur mengalami peningkatan sehingga walaupun rumah bersubsidi, dalam waktu 10 tahun ke depan, maka image rumah bersubsidi tersebut akan hilang secara perlahan sehingga Anda juga akan semakin percaya diri dalam menempati rumah itu nantinya.

Apalagi mumpung mulai tahun ini, pemerintah nampaknya tengah gencar melakukan revisi PPN bersubsidi, di mana akan ada kenaikan batas rumah subsidi bebas PPN yang ditargetkan akan diluncurkan pada akhir tahun ini. Hal ini tentu memberikan keuntungan berlipat bagi konsumen, di mana kenaikan batas persyaratan rumah bebas PPN ini dikabarkan bisa mencapai Rp300 juta. Dengan diluncurkannya kebijakan tersebut, pemerintah melihat hal ini sebagai jalan bagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan rumah idaman. Alasan diluncurkannya kebijakan bebas PPN adalah untuk mengantisipasi minimnya akses pembelian rumah bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi kelas menengah ke bawah, serta untuk menyiasati kenaikan harga pada tanah dan bangunan.

Kebijakan ini juga tak hanya menguntungkan untuk konsumen saja, tetapi juga bagi pihak developer. Dengan adanya kebijakan rumah bersubsidi ini diharapkan bisa memberikan keringanan untuk masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah untuk bisa mendapatkan tempat tinggal yang tak hanya murah, namun juga nyaman, aman, layak huni, dan tentu saja semakin banyak orang mampu membeli rumah maka penjualan rumah dari developer juga akan semakin banyak. Di sisi lain, perlu diingat bahwa upaya baik pemerintah ini jangan sampai justru dimanfaatkan untuk spekulasi dengan tujuan mengambil keuntungan pribadi dalam bentuk investasi seperti uraian berikut ini

Baca Juga: Membeli Rumah dengan Subsidi dari BPJS Ketenagakerjaan

Rumah Bersubsidi Bukan Untuk Investasi

Bukan Alat Investasi - Rumah Subsidi

Bukan Produk Investasi via gambar-rumah.com

 

Apakah Anda pernah berpikir dan mengetahui bahwa dengan rumah bersubsidi ini pemerintah telah memberikan subsidi pembayaran cicilan kredit rumah kepada Anda lumayan besar mulai dari Rp200 ribu sampai dengan Rp300 ribu. Jadi coba anda kalikan 180 bulan (15 tahun). Coba Anda pikir dan hitung sendiri, dari sini saja Anda sudah mendapatkan keuntungan dan keringanan dari pemerintah. Masa, sudah dikasih hati masih minta jantung?!

Manfaaatkan kesempatan ini sekarang juga, segera pilih perumahan bersubsidi sebelum subsidi itu dihapuskan! Soal penghasilan Anda tidak perlu ragu lagi, dengan penghasilan minim sekalipun, Anda tetap memiliki kesempatan untuk memiliki rumah bersubsidi pemerintah tersebut karena batasan gaji/penghasilan perbulan untuk kepemilikan rumah bersubsidi yaitu maksimal Rp4 juta. Jadi bagi Anda yang berpenghasilan di bawah Rp4 juta tetap memiliki kesempatan untuk memiliki rumah idaman.

Sesuai dengan peruntukannya maka rumah bersubsidi dari pemerintah baik itu rumah tapak maupun rumah susun hanya dapat disewakan dan atau dialihkan kepemilikannya dengan beberapa alasan yang sangat spesifik yang meliputi 5 hal berikut ini:

  • Pemilik meninggal dunia sehingga adanya pewarisan.
  • Rumah subsidi untuk rumah tapak tersebut telah dihuni lebih dari lima tahun. Namun demikian jika hendak menjual rumah tersebut sebaiknya pemilik
  • Untuk satuan Rusun setidaknya telah dihuni lebih dari 20 tahun.
  • Pindah tempat tinggal akibat peningkatan sosial ekonomi dan
  • Misalnya terjadi kredit bermasalah, maka untuk kepentingan bank maka bisa saja dilakukan proses eksekusi jaminan sehingga kepemilikan rumah bisa berpindah tangan

Sudah banyak yang dilakukan pemerintah untuk mensukseskan program penyaluran rumah bersubsidi tersebut, mulai dari pemberian KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang suku bunganya sangat rendah yakni 7,25 persen dan angsuran ringan dan tetap selama masa tenor angsuran sampai dengan pembebasan PPN untuk rumah bersubsidi tersebut.

Namun demikian pihak Kemenpera dan bank penyalur dana KPR FLPP akan melakukan verifikasi ke lapangan guna melihat kelayakan kredit yang disalurkan serta ketepatan sasaran rumah bersubsidi tersebut sehingga negara tidak dirugikan oleh berbagai modus tindakan untuk ambil untung sendiri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Konsekuensinya jika ada masyarakat yang menyalahgunakan bantuan pembiayaan KPR FLPP dan pemberian keringanan bebas PPN dari pemerintah maka mereka akan dikenakan sanksi dari pemerintah.

Anda Bingung Cari Produk KPR Terbaik? Cermati punya solusinya!

Bandingkan Produk KPR Terbaik! 

Dukung Program Pemerintah

Semoga uraian lengkap tentang rumah bersubsidi dan bebas PPN di atas bisa menambah wawasan dan informasi tentang bagaimana cara memiliki rumah. Mari kita dukung segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang pada hakikatnya sangat memberikan kemudahan bagi anda untuk memiliki rumah. Jadi, memiliki rumah impian bukan cuma mimpi lagi bukan?

Baca Juga: Take Over Kredit: Hal-Hal yang mesti Anda Ketahui