Tax Amnesty: Apa Itu dan Bagaimana Prosedur Mengikutinya?

Hasil dari rapat paripurna DPR pada 28 Juni lalu, DPR sepakat untuk mengesahkan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty. Kebijakan ini telah berlaku mulai 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017. UU ini sekaligus wujud komitmen pemerintah untuk terus melakukan reformasi kebijakan dalam perpajakan secara simultan dari tahun ini hingga tahun 2017. Dengan munculnya kebijakan pemerintah yang baru ini, diharapkan banyak dana yang bisa diserap dan masuk ke anggaran negara.

Kebijakan ini sempat menimbulkan keresahan masyarakat, akibat sosialisasi yang belum tepat. Masyarakat belum sepenuhnya paham apa itu tax amnesty termasuk juga kegunaannya bagi pribadi dan negara dalam arti secara luas. Dan yang lebih penting lagi, bagaimana cara agar mendapatkan tax amnesty tersebut? Artikel kali ini akan membahas tentang hal tersebut. Simak uraiannya secara mendalam berikut ini:

Tax Amnesty, Pengampunan Pajak, dan Manfaatnya

Tax Amnesty

Slogan Tax Amnesty via astomoservices.com

 

Secara umum, arti dari Tax Amnesty adalah pengampunan pajak. Tax Amnesty merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dengan salah satu tujuan adalah menambah pemasukan negara untuk menambal defisit anggaran dari sumber utama pendapatan negara yaitu pajak itu sendiri. Lalu kenapa Tax Amnesty itu harus dilakukan?

Seseorang pengusaha punya banyak pilihan dimana dia menyimpan uangnya, apakah disimpan dalam bentuk simpanan di bank atau justru menyimpan uangnya di bank yang ada di luar negeri demi mendapatkan keuntungan lebih serta untuk menghindari beragam alasan. Salah satunya adalah pajak yang harus dibayarkan pada negara.

Tax Amnesty menjadi salah satu cara yang dilakukan agar para Wajib Pajak yang memiliki simpanan di luar negeri bersedia untuk mengungkap dana yang dimiliki lalu selanjutnya mau membayar pajak dengan tarif lebih rendah. Dengan cara ini pendapatan negara dari sumber pajak akan meningkat.

Sejarah Tax Amnesty

Tax Amnesty

Tax Amnesty via jakpost.net

 

Tax Amnesty yang dilakukan sekarang ini, dulu juga pernah dilakukan di tahun 1984 namun gagal dan tidak sepenuhnya berhasil. Hal ini terjadi karena respon dari para Wajib Pajak yang memanfaatkan Tax Treaty ke negara lain seperti misalnya Singapura tidak mau menarik kembali uangnya sehingga target penarikan pajak dengan adanya Tax Amnesty pada kala itu kurang bisa berhasil. Selain itu Tax Amnesty di masa tersebut tidak dibarengi dengan penyehatan di sektor reformasi perpajakan termasuk pengawasan dan pelaksanaannya.

Tak hanya pada tahun 1984, versi lain dari kebijakan Tax Amnesty juga pernah diambil pemerintah sebagai bagian dari kebijakan politisnya di tahun 2008. Kebijakan ini hadir dengan versi mini yaitu apa yang disebut dengan Sunset Policy. Sunset Policy adalah kebijakan pemerintah untuk menekan jumlah WP yang kurang bayar atau pun salah dalam melakukan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh. Meski sempat juga mendapatkan pro dan kontra sebagaimana sekarang ini kebijakan Sunset Policy telah berhasil mengisi pendapatan negara hingga 7,46 triliun rupiah.

Baca Juga: Cara Mengurus SIM yang Hilang atau Mati

Pro Kontra Tax Amnesty

Tax Amnesty

Pajak via floridapolitics.com

 

Sejak disahkan UU Tax Amnesty, muncul pro dan kontra di dalam masyarakat. Lalu kenapa harus terjadi pro dan kontra, bukankah kebijakan semacam ini sebenarnya menjadi kebijakan yang baik untuk mengembalikan penghasilan negara dari sektor perpajakan? Pro Kontra muncul karena ada banyak orang yang merasa bahwa hal semacam ini dirasa kurang efektif sebab menunjukkan kecenderungan adanya rasa putus asa dari pemerintah untuk mengejar Wajib Pajak (WP) nakal yang melakukan penggelapan pajak dengan memanfaatkan Tax Treaty sehingga mereka bisa melarikan uangnya ke luar negeri. Selain itu juga dikhawatirkan akan terjadi kecemburuan antara WP yang taat dalam membayar pajak sehingga akan berubah pikiran dan bisa menjadi tidak taat pajak.

Apapun itu, sebagai warga negara yang baik, sudah seharusnya kita mendukung program mulia dari pemerintah tersebut.

Selanjutnya, bagaimana cara untuk mengikuti Tax Amnesty tersebut. Berikut adalah cara yang harus dilakukan terkait dengan prosedur dan mekanisme melakukan Tax Amnesty.

Prosedur dan Mekanisme Ikut Program Tax Amnesty

Tax Amnesty

Segera Daftar Tax Amnesty via blogspot.com

 

Sebagai bagian dari kebijakan pemerintah, ditjen pajak gencar melakukan sosialisasi tentang Tax Amnesty. Tak hanya di dalam negeri, sebagaimana disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi beberapa waktu silam. Unit pelayanan Tax Amnesty juga akan dibuka di luar negeri setidaknya di tiga negara, salah satunya adalah Singapura.

Hal ini dilakukan sebagai upaya pendekatan pada para Wajib Pajak sehingga merasa dipermudah prosesnya dan mau untuk mengikuti kebijakan ini. Unit pelayanan Tax Amnesty ini akan berkantor di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) negara yang dimaksud. Unit Pelayanan Tax Amnesty bahkan juga akan melakukan sosialisasi hingga kepada para Wajib Pajak langsung di negara termaksud. Upaya ini dilakukan agar bisa efektif memenuhi target pajak 165 Triliun Rupiah.

Lalu bagaimana prosedur Tax Amnesty sebagaimana dimaksudkan oleh Ditjen Pajak? Sebenarnya cara yang perlu dilakukan tidak terlalu sulit, hampir sama dengan yang ada di dalam negeri. Dan tentu masih dalam koridor semboyan tax amnesty yang Ungkap, Tebus dan Lega sebagaimana gencar diberitakan selama ini. Berikut adalah prosedur dan mekanisme yang harus dijalankan.

  1. Melakukan Pelaporan

Tax Amnesty diawali dengan melakukan pelaporan kepada KPP (Kantor Pelayanan Pajak) baik yang ada di dalam maupun di luar negeri. Proses ini harus dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak, ini dikarenakan pada proses tersebut ada data yang bersifat rahasia yang hanya bisa dibagi dengan pihak terkait saja.

  1. Menyetorkan Surat Pernyataan Aset

Proses yang kedua dilakukan adalah penyetoran surat pernyataan aset kepada petugas pajak. Data yang dilaporkan wajib data yang asli dan harus sesuai, lalu kemudian wajib pajak akan mendapatkan surat keterangan dalam waktu kurang lebih 10 hari setelah proses tersebut berlangsung.

  1. Proses Penghapusan dan Pembebasan Sanksi

Proses terpenting berikutnya yaitu adanya proses pemberian fasilitas penghapusan pajak, termasuk pembebasan dari sanksi pidana dan juga administrasi. Yang selanjutnya diikuti proses investasi harta kepada bank persepsi sebagaimana yang ditunjuk pemerintah selambat-lambatnya pada 31 Maret 2017.

Meski mendapatkan banyak pro dan kontra sebagaimana disebutkan di awal tadi, kebijakan Tax Amnesty yang dibuat oleh pemerintahan Joko Widodo tetap harus mendapatkan apresiasi. Tax Amnesty, selain merupakan bagian dari usaha untuk mengembalikan pendapatan negara dari sektor pajak, juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terutama pengusaha yang telah sukses akan pentingnya pajak bagi negara Indonesia. Tak heran bila presiden sendiri melakukan sosialisasi tentang kebijakan ini dikota-kota besar di Indonesia seperti misalnya, Jakarta, Surabaya, Makassar, serta Medan.

Baca Juga: NPWP Anda Bisa Dihapus? Ini Dia Caranya

Tax Amnesty diharapkan Bisa Mendorong Iklim Investasi

Investasi

Investasi Diharapkan Semakin Tinggi via maxmanroe.com

 

Manfaat lain dari tax amnesty, sebagaimana di sampaikan Ditjen Pajak sendiri, adalah diharapkan akan mendorong pertumbuhan investasi. Sebab dengan meningkatnya Wajib Pajak baru maka diharapkan akan terjadi iklim investasi yang berpengaruh pada optimisme pertumbuhan ekonomi meski tidak secara langsung. Selain itu dengan adanya Tax Amnesty ini maka akan diketahui berapa besaran Tax Based negeri ini secara nyata.

Setiap negara jelas membutuhkan pemasukan dari sektor pajak yang sehat dan normal. Dengan adanya pemasukan yang normal maka penyehatan ekonomi negara akan membaik. Penerimaan dari sektor pajak yang stabil tentu bisa meningkatkan iklim investasi.

Tax Amnesty sebenarnya bisa juga menjadi salah satu cara yang ampuh untuk menekan hilangnya pendapatan Tax Based riil dari sektor perpajakan. Ini dikarenakan, Tax Amnesty merupakan wujud Law Enforcement atau penegakan hukum dimana Wajib Pajak, terutama Wajib Pajak besar yang selama ini tidak tertib dalam membayar pajak.

Pastikan Anda ikut Tax Amnesty, Data Anda akan Dirahasiakan

Kerahasiaan data peserta tax amnesty menjadi salah satu pertimbangan wajib pajak ikut tax amnesty. Wajib pajak yang ikut program ini tak perlu khawatir karena adanya data yang terenkripsi dengan baik dan dilindungi dengan skala Teknologi Informasi yang kuat sehingga data tersebut tak bisa diakses publik yang bisa mengakibatkan blunder dari segi politik.

Jika Tax Amnesty ini sukses maka akan ada dualisme keuntungan bagi pembayar pajak maupun pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar.

Baca Juga: Sadari Risiko dan Sanksi Tidak Punya NPWP