Utang Indonesia Membengkak: Bahayakah?

‘Utang’. Satu kata ini memang terdengar tidak pernah ramah di telinga. Bagaimana tidak? Sebab utang identik dengan kemampuan keuangan yang tak terpenuhi. Mulai dari keuangan individu, korporasi, hingga kelembagaan, kita semua sepakat pasti tidak akan pernah lepas dari urusan keuangan.

Meski demikian, adanya utang bukan berarti sesuatu yang negatif. Karena ketika pendapatan tak sebesar kebutuhan yang memang harus dipenuhi, maka utang menjadi sangat diperlukan untuk menjalankan roda perekonomian.

Bicara soal utang Indonesia, tak bisa dimungkiri, acap kali menjadi alat politik hingga memunculkan polemik yang mengarah pada gejolak sosial. Namun apakah benar utang Indonesia sekarang ini sudah sangat membahayakan?

Sebelum lebih jauh mengulas seperti apa utang Indonesia ini, ada baiknya memahami terlebih dulu jenis-jenis utang, agar tak rancu dengan istilah tersebut.

Baca Juga: Selalu Terbelit Utang? Ini Dia Cara Ampuh Membebaskan Diri dari Utang!

Anda Bingung Cari Produk Kredit Tanpa Agunan Terbaik? Cermati punya solusinya!

Bandingkan Produk KTA Terbaik! 

Beda, Utang Pemerintah dengan Utang Swasta

Gedung Perusahaan di Jakarta
Ilustrasi gedung-gedung perusahaan

Jika disebutkan utang Indonesia, bukan berarti semata-mata itu adalah utang pemerintah. Akan tetapi ada kategori utang swasta juga. Utang terbagi menjadi 3, yaitu utang pemerintah, utang bank sentral (BI), serta utang swasta yang terdiri dari bank dan nonbank/perusahaan bukan lembaga keuangan.

Artinya utang Indonesia itu terdiri dari utang pemerintah, utang BI, dan utang swasta/publik.

Maka dari itu, dampakya pun juga berbeda antara utang yang dilakukan pemerintah dengan utang yang ditarik oleh swasta. Bila utang pemerintah, akan memengaruhi kondisi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Sedangkan utang swasta, pengaruhnya lebih pada cadangan devisa (cadev) di Bank Indonesia (BI).

Jika utang pemerintah meningkat, maka beban APBN bisa semakin berat, bila ternyata penerimaan yang diperoleh negara tak sebanding. Apabila utang swasta terus naik, maka bisa memicu krisis keuangan di sektor swasta atau perusahaan. Dan keduanya, baik utang pemerintah maupun swasta sama-sama bisa menimbulkan krisis perekonomian di dalam negeri.

Jenis Utang, Ada Utang Domestik dan Utang Luar Negeri (ULN)

Dollar Euro Yuan
Utang luar negeri dalam bentuk mata uang asing

Utang Indonesia ini pun terbagi 2 jenis yakni utang dalam negeri (domestik) dan utang luar negeri (ULN). Utang dalam negeri sudah pasti dalam bentuk mata uang rupiah, sedangkan utang luar negeri berupa valuta asing (valas) dan yang paling banyak berupa dolar AS (USD).

Hingga Agustus 2017, ULN Indonesia dalam mata uang dolar AS (USD) mencapai US$228,820 miliar, dalam yen Jepang (JPY) sebesar US$24,054 miliar, lalu dalam kelompok mata uang SDR (mata uang internasional yang diciptakan IMF) US$4,914 miliar, dalam British Pound equals atau ponsterling (GBP) sebesar US$234 juta, dalam euro (EUR) sebesar US$12,958 miiar, dalam bentuk Swiss Franc equel (CHF) sebesar US$174 juta, utang Indonesia dalam Rupiah (IDR) sebesar US$65,934 miliar, dan dalam mata uang lainnya sebesar US$3,454 miliar.

Nah, yang menjadi perhatian khusus tentunya utang luar negeri, karena bentuknya dalam mata uang lain, artinya ada risiko dari pergerakan nilai tukar. Ketika rupiah melemah terhadap  –katakanlah USD, maka beban utang luar negeri akan semakin meningkat.

Sedangkan pergerakan nilai tukar rupiah juga sangat dipengaruhi kondisi eksternal atau global maupun domestik. Bila ada gejolak di luar negeri, maka mata uang global juga akan terpengaruh.

Sebagai gambaran, jika utang awalnya sebesar US$100 atau setara Rp1.200.000, dengan kurs Rp12.000/USD. Karena nilai tukar rupiah terhadap USD melemah, katakanah menjadi Rp13.000/USD, maka otomatis utang jadi membengkak.

Hitungannya adalah:

Utang awal US$100 (kurs Rp12.000/USD) = Rp12.000 x US$100 = Rp1.200.000

Kurs menjadi Rp13.000/USD, maka = Rp13.000 x US$100 = Rp1.300.000

Karena kurs rupiah berubah, maka utang bertambah sebesar = Rp1.300.000 – Rp1.200.000 = Rp100.000 (tambahan utang baru secara otomatis karena pelemahan rupiah)

Pengaruh kurs ini sama-sama memberatkan, baik bagi utang pemerintah maupun utang publik/swasta. Karena ada cost (biaya) lebih atau tambahan yang harus dibayarkan selain beban bunga yang menjadi tanggungan dan utang pokoknya.

Baca Juga: Hal Penting Redenominasi Rupiah yang Wajib Anda Ketahui

Apa sih Dampak Buruk dari Utang Pemerintah dan Swasta ini?

Krisis
Dampak buruk utang bisa menimbulkan krisis

Baik utang pemerintah maupun swasta, keduanya memberikan dampak yang buruk terhadap perekonomian nasional apabila porsinya tidak seimbang alias terlalu besar.

Dampak buruk utang pemerintah yang terlalu besar adalah beban dari APBN. Artinya kemampuan negara untuk membayar utang tersebut. Bila utang suatu negara besar dan melampaui rasio yang aman, maka bisa menimbulkan default (gagal bayar).

Kalau sudah begini, negara bisa dibilang bangkrut di mata internasional, dan tidak ada yang mau memberikan pinjaman atau berminat untuk melakukan investasi (menanamkan modalnya).

Kalaupun ada negara yang memberikan pinjaman (utang), maka biayanya pun menjadi mahal, karena negara yang menerima utang harus memberikan bunga yang lebih tinggi. Dengan demikian, APBN menjadi tidak kredibel di mata investor.

Akhirnya, negara akan sulit menarik investasi masuk ke Tanah Air dan itu mempengaruhi perekonomian dalam negeri. Kalau investasi enggan masuk, industri akan sulit tumbuh dan banyak tenaga kerja tidak terserap. Kemiskinan pun meningkat.

Lalu dampak buruk utang publik/swasta yang terlalu besar adalah terkurasnya cadangan devisa negara, karena BI harus mengeluarkan dolar AS lebih banyak. Bila cadev banyak terkuras, maka USD akan semakin langka, dan kelangkaan USD akan membuat nilai tukar rupiah akan semakin melemah.

Kalau sudah begini, dampak lanjutannya adalah beban korporasi (perusahaan) yang melakukan pinjaman ke luar negeri akan semakin besar karena utangnya bisa meningkat tajam. Bila banyak perusahaan yang gagal bayar, maka akan dinyatakan bangkrut dan banyak pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat banyaknya perusahaan atau industri yang gulung tikar.

Berapa Utang Indonesia?

Utang dalam dollar
Ilustrasi utang pemerintah dalam mata uang dolar AS

Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatatkan utang pemerintah per September 2017 sebesar Rp3.866,45 triliun.

Jumlah tersebut terdiri dari utang berupa pinjaman sebesar Rp737,99 triliun berasal dari pinjaman luar negeri Rp732,46 triliun dan pinjaman dalam negeri Rp5,3 triliun. Lalu dalam bentuk penerbitan SBN (Surat Berharga Negara) sebesar Rp3.128,46 triliun, yang terdiri dari SBN Valas (diterbitkan dalam denominasi valuta asing) sebesar Rp848,81 triliun dan SBN denominasi Rupiah sebesar Rp2.279,65 triliun.

Utang pemerintah per September 2017 tersebut, dalam denominasi dolar AS sebesar US$286,57 miliar. Dengan kurs Rp13.492/USD di bulan September saja dan Rp13.351/USD pada bulan Agustus tahun ini.

Sementara itu, dari data Statistik Utang Luar Negeri Indonesia BI menunjukkan utang luar negeri pemerintah dan BI masih tercatat hingga bulan Agustus 2017, yakni sebesar US$174,939 miliar, yang terdiri dari ULN Pemeritah US$171,155 miliar dan ULN Bank Indonesia US$3,784 miliar.

Masih dari data statistik ULN Bank Indonesia, hingga Agustus 2017 utang swasta sebesar US$165,603 miliar, yang terdiri dari ULN bank (utang luar negeri yang dilakukan oleh bank) sebesar US$28,400 miliar dan ULN nonbank sebesar US$137,203 miliar.

Maka, total utang luar negeri Indonesia sebesar US$340,543 miliar per Agustus 2017. Artinya, jumlah total ULN itu sudah terdiri dari utang pemerintah, utang BI, dan utang swasta/sektor publik.

Siapa yang Kendalikan Utang Luar Negeri Swasta?

Gedung Bank Indonesia
Ilustrasi Gedung Bank Indonesia

Berbeda dengan utang pemerintah, untuk utang luar negeri swasta bisa dikendalikan risikonya oleh bank sentral Indonesia (BI). Melalui pelbagai peraturan yang diterbitkan oleh BI, utang luar negeri sektor swasta ini akan dijaga dalam batas aman untuk menjaga perekonomian dalam negeri.

Berbagai aturan untuk mengendalikan risiko ULN swasta ini salah satunya adalah menerbitkan aturan lindung nilai (hedging). Aturan ini harus dilakukan oleh perusahaan yang menarik utang dari luar negeri, apabila penghasilannya tidak berupa valuta asing terutama USD. Mengingat, nilai tukar bersifat fluktuatif. Kewajiban hedging minimal 25% atas utang korporasi.

Selain itu, perusahaan-perusahaan yang ingin menarik utang luar negeri juga harus memenuhi syarat tertentu yang ditetapkan BI, seperti minimum peringkat utang double B minus (BB-) dari lembaga pemeringkat, dan rasio likuiditas paling rendah 70%.

Aturan-aturan ini ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank.

Artinya, dengan aturan dan ketentuan yang ada, sektor swasta tidak asal melakukan dan menarik utang luar negeri.

Apakah Posisi Utang Indonesia Aman?

  Infografik Utang Indonesia
Infografik utang luar negeri pemerintah dari masa ke masa

Utang Indonesia dalam hal ini adalah utang pemerintah. Sebab kaitannya kepada kemampuan APBN yang dikelola pemerintah bersumber dari penerimaan negara, bisa dari pajak dan penerimaan bukan pajak.

Pertanyaan ini memang sering terlintas di kepala bahkan terlontar di antara gemuruh hiruk pikuk perdebatan banyak kalangan dalam menilai kondisi utang Indonesia. Terlebih lagi pada momen-momen tertentu yang berkaitan erat dengan masa peralihan kekuasaan. Singkat kata, isu utang kerap jadi objek empuk untuk memperkeruh suasana.

Ada baiknya, paham seputar utang Indonesia ini penting agar sebagai individu yang cerdas tidak mudah terombang-ambing dan terprovokasi oleh isu-isu dari oknum yang berniat memanfaatkan.

Lagi-lagi, utang ini mesti dibedakan antara utang pemerintah dari dalam negeri dan utang luar negeri pemerintah. Tentu yang sering jadi perhatian adalah utang luar negeri/ULN apakah aman atau tidak? Sedangkan untuk utang dalam negeri tidak rentan terhadap pergerakan nilai tukar (kurs).

Dalam perjalanan 72 tahun Indonesia merdeka, pergerakan utang adalah sebesar Rp794 miliar atau 29% terhadap PDB pada Orde Lama, lalu era Orde Baru mencapai US$68,7 miliar atau setara Rp551,4 triliun dengan rasio utang sebesar 57,7% terhadap PDB, dan era Reformasi yakni sejak tahun 1998 hingga sekarang (Agustus 2017) sebesar US$340,543 miliar atau sekitar Rp3.825,79 triliun atau 28,1% terhadap PDB.

Di era Refromasi, rasio utang pemerintah sempat mencapai tertinggi sepanjang sejarah yakni 88,7% terhadap PDB pada tahun 2000 dengan nominal sebesar Rp1.232,8 triliun. Namun setelah itu tren rasio utang pemerintah terus mengalami penurunan hingga sekarang ini tidak mencapai separuh dari batas aman yang ditetapkan dalam UU Keuangan Negara.

Dari data di atas, menunjukkan bahwa jumlah utang Indonesia dalam 71 tahun terakhir secara nominal memang terus mengalami kenaikan. Akan tetapi jika dilihat dari rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) itu justru menurun.

PDB adalah nilai semua barang dan jasa yang dimiliki atau diproduksi oleh suatu negara. Nilai PDB Indonesia dari tahun ke tahun berubah dan terus bertambah, dan hingga sekarang ini lebih dari Rp13.000-an triliun.

Berikut jumlah dan rasio utang pemerintah terhadap PDB Indonesia dari tahun ke tahun sejak Indonesia merdeka:

  • 1966: Utang pemerintah Rp794 miliar atau 29% terhadap PDB
  • 1998: Utang pemerintah Rp551,4 triliun atau 57,7% terhadap PDB
  • 1999: Utang pemerintah Rp938,8 triliun atau 85,4% terhadap PDB
  • 2000: Utang pemerintah Rp1.232,8 triliun atau 88,7% terhadap PDB
  • 2001: Utang pemerintah Rp1.271,4 triliun atau 77,2% terhadap PDB
  • 2002: Utang pemerintah Rp1.223,7 triliun atau 67,2% terhadap PDB
  • 2003: Utang pemerintah Rp1.230,6 triliun atau 61,1% terhadap PDB
  • 2004: Utang pemerintah Rp1.298 triliun atau 56,5% terhadap PDB
  • 2005: Utang pemerintah Rp1.311,7 triliun atau 47,3% terhadap PDB
  • 2006: Utang pemerintah Rp1.302,2 triliun atau 39% terhadap PDB
  • 2007: Utang pemerintah Rp1.389,4 triliun atau 35,2% terhadap PDB
  • 2008: Utang pemerintah Rp1.636,7 triliun atau 33% terhadap PDB
  • 2009: Utang pemerintah Rp1.590,7 triliun atau 28,3% terhadap PDB
  • 2010: Utang pemerintah Rp1.681,7 triliun atau 26,1% terhadap PDB
  • 2011: Utang pemerintah Rp1.809 triliun atau 23,1% terhadap PDB
  • 2012: Utang pemerintah Rp1.978 triliun atau 23% terhadap PDB
  • 2013: Utang pemerintah Rp2.371,5 triliun atau 24,9% terhadap PDB
  • 2014: Utang pemerintah Rp2.609,8 triliun atau 24,7% terhadap PDB
  • 2015: Utang pemerintah Rp3.165,2 triliun atau 27,4% terhadap PDB
  • 2016: Utang pemerintah Rp3.446,9 triliun atau 27,9% terhadap PDB

Ketentuan Batas Aman Utang Indonesia

Utaang Pemerintah
Ilustrasi batas aman utang pemerintah

Dalam Undang-Undang No.17/2003 tentang Keuangan Negara, batas maksimal rasio utang pemerintah sebesar 60% terhadap PDB. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan PDB Indonesia pada 2016 mencapai Rp12.406,8 triliun Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). Sedangkan PDB dalam APBN-Perubahan 2017 diasumsikan sebesar Rp13.513 triliun.

Jika mengacu dari data yang ada, secara teknik memang utang pemerintah Indonesia masih sangat aman karena rasionya baru mencapai sekitar 28% terhadap PDB atau kurang dari separuh batas aman rasio utang yang ditetapkan sebesar 60% terhadap PDB.

Apa itu rasio utang terhadap PDB?

Definisi rasio adalah perbandingan angka dalam bentuk prosentase (%). Lalu apa itu rasio utang terhadap PDB? Adalah perbandingan antara jumlah utang dengan besaran PDB.

Contoh sederhana apa itu rasio utang terhadap PDB adalah katakanlah Ani punya harta kekayaan (berupa rumah, kendaraan, gaji, dan lainnya) sebanyak Rp500 juta. Lalu Ani punya utang sebesar Rp50 juta.

Berapa rasio utang Ani terhadap harta kekayaannya?

Perhitungannya adalah:

= Rp500.000.000 (harta) - Rp50.000.000 (utang) = Rp450.000.000 (harta bersih)

= 100 (%) : Rp500.000.000 (harta) x Rp50.000.000 (utang) = 10% (rasio utang terhadap harta)

Jadi, rasio utang Ani sebesar 10% terhadap hartanya. Dengan rasio utang Ani tersebut, maka kemampuan Ani untuk membayar utangnya masih cukup besar. Artinya, Ani tidak mungkin tidak bisa membayar utangnya yang sebesar Rp50 juta tersebut.

Pun demikian, ada hal-hal lain menjadi faktor aman atau tidak utang pemerintah tersebut, yakni faktor kualitas. Produktif atau tidak produktif utang yang telah diambil tersebut cukup berperan dalam menentukan apakah utang itu masih aman atau tidak.

Artinya, berkaca dari keuangan pribadi, bila kita berutang untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif, seperti belanja makanan, belanja pakaian untuk sekedar mengejar tren terbaru, sekedar nongkrong di kafe, dan sebagainya, inilah disebut utang tidak berkualitas alias utang tidak produktif.

Lalu apa yang disebut utang produktif? Tentu pengertiannya akan bertolak belakang dengan gambaran tersebut. Dikatakan utang produktif apabila kita mengelola keuangan pribadi, terpaksa atau perlu menarik utang untuk modal usaha, misalnya. Bisa juga kita berutang untuk biaya pendidikan, dan masih banyak lagi. Semua itu adalah utang produktif, dan sah-sah saja dilakukan karena pada akhirnya ada hasil/manfaat yang bakal diperoleh.

Kembali lagi bicara utang Indonesia, dengan gambaran di atas, maka apakah benar utang pemerintah ini masih bisa dikatakan aman?

Secara nominal memang naik, namun dari segi rasio utang terhadap PDB, utang Indonesia menunjukkan terus mengalami penurunan. Kalau bicara apakah utang pemerintah ini produktif, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum lama ini menyatakan bahwa utang yang ditarik pemerintah untuk belanja produktif yakni membiayai pembangunan infrastruktur, yang pada akhirnya guna mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan, dan lainnya.

Untuk Apa Saja Utang Indonesia?

Pembangunan Infrastruktur
Ilustrasi pembangunan infrastruktur

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sendiri pernah menjabarkan untuk apa saja sebenarnya utang Indonesia ini. Tidak lain adalah membangun infrastruktur yang selama ini disebut sangat tertinggal jauh di tengah pesatnya pertumbuhan penduduk.

Data Badan Pusat Stastistik (BPS) mencatatkan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015 sebanyak 255 juta jiwa -tertinggi ke-4 dunia (setelah AS 327 juta jiwa, India 1,3 miliar jiwa, Tiongkok 1,38 miliar jiwa)- dan akan bertambah menjadi 271 juta jiwa pada tahun 2020. Bahkan akan menembus angka 305 juta jiwa penduduk Indonesia pada tahun 2035.

Banyaknya jumlah penduduk tersebut, dengan usia muda atau biasa disebut bonus demografi yang dimiliki Indonesia, maka pembangunan infrastruktur tidak bisa lagi ditunda agar masyarakat Indonesia bisa sejahtera dan makmur, terhindar dari jebakan kelas menengah (middle income trap) yakni tidak bisa menjadi negara maju.

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sendiri mengaku berambisi membangun infrastruktur hingga menelurkan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebanyak 245 proyek plus 2 program dengan perkiraan menelan investasi hingga Rp4.197 triliun. Perpres pun diterbitkan untuk mempercepat realisasinya, melalui Peraturan Presiden No.58/2017 tetang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Namun kebutuhan dana untuk membangun infrastruktur ini tidak bisa mengandalkan APBN alias uang negara. Maka perlu dikerjasamakan dengan swasta atau istilahnya kerjasama pemerintah dan swasta (PPP/Private Public Partnersip). Ketika dana di APBN tidak mencukupi, pemerintah menarik utang untuk jenis infrastruktur yang utama/pokok.

Dan infrastruktur ini banyak macamnya, tidak hanya jalan atau jalan tol saja, tetapi juga fasilitas umum lainnya seperti rumah sakit, ketersediaan air bersih, dan masih banyak lagi.

Peran atau kemampuan negara untuk membiayai infrastruktur di PSN sebesar Rp525 triliun, 12% dari APBN. Sedangkan dari partisipasi BUMN/BUMD sebesar Rp1.258 triliun atau 30% dari total kebutuhan dana membangun infrastruktur, dan 58% atau sebanyak Rp2.414 triliun mengandalkan dari swasta.

Data Kementerian Koordinator Perekonomian, mencatatkan dari 245 proyek strategis tersebut terdiri dari 93 proyek di Pulau Jawa dengan estimasi nilai Rp1.065 triliun, 66 proyek di Sumatera dengan perkiraan nilai Rp884 triliun, 13 proyek di Maluku dan Papua senilai Rp444 triliun, 27 proyek di Sulawesi senilai Rp155 triliun, dan 15 proyek di Bali serta Nusa Tenggara senilai Rp11 triliun.

Data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mencatatkan hingga paruh pertama 2017, pembangunan PSN yang rampung adalah kereta api ringan Jabodetabek LRT (Light Rail Transit), kereta bawah tanah (MRT/Mass Rapid Transit) Pelabuhan Patimban, Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung, Bandara Internasional D.I. Yogyakarta, Tol Serang-Panimbang, dan Kilang Minyak Bontang.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan anggaran infrastruktur di APBN 2017 saja dialokasikan untuk:

  • Pembangunan jalan sepanjang 836 km
  • Jembatan 10.198 meter
  • Bandara baru dan lanjutan sebanyak 13 bandara
  • Pembangunan/pengembangan fasilitas pelabuhan laut di 61 lokasi
  • Pembangunan tahap 1 dan lanjutan jalur kereta api 710 km’sp
  • Pembangunan terminal penumpang lanjutan di 3 lokasi
  • Dan belanja lain seperti alokasi pendidikan dan sarana-prasaranan umum lainnya.

Bagaimana Perbandingan Rasio Utang Indonesia dengan Negara Lain?

Negara Kelompok G20
Kelompok negara-negara dengan ukuran ekonomi terbesar di dunia

Selain diperuntukkan pada hal yang sifatnya produktif, Menteri Keuangan pun menegaskan bahwa posisi utang pemerintah Indonesia belum mengkhawatirkan, karena rasionya relatif kecil dibanding negara-negara lain. Apakah benar demikian? Mari lihat datanya.

Berikut rasio utang pemerintah terhadap PDB di negara-negara ekonomi besar dalam kelompok G20 (Group of Twenty) pada tahun 2016, diantaranya:

  • Jepang, rasio utang terhadap PDB 250,4%
  • Italia, rasio utang terhadap PDB 132,6%
  • Amerika Serikat, rasio utang terhadap PDB 106,%
  • Spanyol, rasio utang terhadap PDB 99,4%
  • Perancis, rasio utang terhadap PDB 96%
  • Kanada, rasio utang terhadap PDB 92,3%
  • Inggris, rasio utang terhadap PDB 89,3%
  • Eropa, rasio utang terhadap PDB 89,2%
  • India, rasio utang terhadap PDB 69,5%
  • Brasil, rasio utang terhadap PDB 69,49%
  • Jerman, rasio utang terhadap PDB 68,3%
  • Belanda, rasio utang terhadap PDB 62,3%
  • Meksiko, rasio utang terhadap PDB 47,9%
  • Tiongkok, rasio utang terhadap PDB 46,20%
  • Australia, rasio utang terhadap PDB 41,1%
  • Korea Selatan, rasio utang terhadap PDB 38,6%
  • Swis, rasio utang terhadap PDB 32,6%
  • Turki, rasio utang terhadap PDB 28,3%
  • Indonesia, rasio utang terhadap PDB 27,9%
  • Rusia, rasio utang terhadap PDB 17%

Utang Warisan dari Masa ke Masa

Warisan Utang
Ilustrasi warisan utang

Untuk merdeka, Indonesia harus mau diwarisi utang. Begitulah kira-kira kondisi pada saat itu, ketika Belanda harus hengkang dari Tanah Air. Melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda, salah satu syarat kemerdekaan RI ini pun disepakti. Indonesia menerima warisan utang pada masa pemerintahan Belanda di masa lampau.

  • Hindia Belanda mewariskan utang ke Soekarno US$4 juta (Soekarno menambah utang baru US$2,4 juta)
  • Warisan utang ke Soeharto Rp794 miliar (Soeharto menambah utang baru sekitar Rp1.500 triliun)
  • Warisan utang ke Habibie Rp551,4 triliun (Habibie menambah utang baru Rp387,4 triliun)
  • Warisan utang ke Gus Dur Rp938,8 triliun (Gus Dur menambah utang baru Rp332,6 triliun)
  • Warisan utang ke Megawati Rp1.271,4 triliun (Megawati menambah utang baru Rp26,6 triliun)
  • Warisan utang ke SBY Rp1.298 triliun (SBY menambah utang baru Rp1.310 trliun)
  • Warisan utang ke Jokowi Rp2.608,8 triliun (Jokowi hingga September 2017 menambah utang baru Rp1.257,7 triliun)

Jadi, ribuan triliun jumlah utang pemerintah dari masa reformasi -18 tahun terakhir- merupakan utang akumulasi dari masa ke masa, utang estafet dari pemerintahan sebelumnya ke pemerintahan selanjutnya. Karena utang ini bersifat jangka panjang, ada yang jatuh tempo hingga 30 tahun atau lebih.

Logikanya, tentu jumlah utang itu tidak bisa dibandingkan dengan utang 20 tahun lalu, karena nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pun sudah jauh berbeda. Jika dulu masih sekitar Rp2.500-an per USD, sekarang sudah mencapai Rp13.500-an per USD.

Bebaskan Diri dari Provokasi dengan Cerdas Melihat Informasi

Setelah memperhatikan fakta dan data yang bicara. Tentu kita akan menjadi warga yang bijak dalam menerima berbagai informasi yang beredar. Oleh karena itu, tidak mudah terpengaruh atau terprovokasi oleh isu-isu utang Indonesia menjadi penting. Sebab, dampaknya bisa merugikan semua termasuk diri sendiri jika hanya menelan mentah-mentah apa yang didengar tanpa tahu dasarnya.

Memahami dengan baik mengenai utang pemerintah dan apa itu utang sektor swasta menjadi sangat diperlukan agar tidak mudah terbawa arus dan dijadikan alat permainan politik oknum-oknum yang haus akan kekuasaan. Jadi warga cerdas dan bijak adalah modal dasar untuk membawa bangsa lebih maju.

Baca Juga: Cara Lengkap dan Aman Membeli Rumah Berstatus Jaminan Utang