Waspada Fintech Bodong, OJK Rilis 5 Ciri Fintech Lending Ilegal

Layanan fintech P2P Lending semakin digandrungi banyak orang, terutama bagi orang-orang yang sedang membutuhkan dana cepat cair untuk kebutuhan mendadak atau modal usaha.

Ini tentu bisa menjadi peluang bisnis yang sangat menggiurkan bagi para pengusaha untuk memanfaatkan momen tersebut dengan membuat platform P2P Lending. Selain bisa membantu perekonomian masyarakat, layanan pinjam meminjam ini juga mendatangkan keuntungan yang lumayan besar.

Sayangnya, mendapatkan keuntungan yang banyak dan cepat ini bisa membuat para pelaku fintech menjadi gelap mata. Bisa saja fintech melakukan penipuan dengan memanfaatkan para peminjam atau nasabah untuk mengumpulkan uang mereka sebanyak-banyaknya dengan berbagai cara tanpa mengikuti peraturan fintech yang telah dibuat OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

Hingga awal November 2018, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) berhasil menutup 341 akses berkedok fintech P2P Lending ilegal atau tidak terdaftar pada OJK alias bodong. Hal ini juga terjadi karena adanya pengaduan dari banyaknya masyarakat yang merasa resah dan dirugikan oleh fintech tersebut.

Demi meningkatkan perlindungan konsumen atau nasabah, OJK memberikan ciri-ciri fintech bodong yang perlu diketahui, di antaranya:

Anda Bingung Cari Produk Kredit Tanpa Agunan Terbaik? Cermati punya solusinya!

Bandingkan Produk KTA Terbaik! 

1. Identitas Perusahaan Disamarkan

menyamarkan id
Identitas perusahaan disamarkan

Pada umumnya perusahaan yang bergerak dibidang apapun akan terbuka perihal identitas perusahaan guna diketahui banyak orang, mulai dari alamat kantor, nomor telepon dan sebagainya. Namun, berbeda halnya dengan perusahaan yang memiliki niat buruk atau ingin melakukan penipuan.

Oknum penipuan yang mengatasnamakan fintech P2P Lending, pengelola sengaja melakukan penyamaran pada identitas perusahaan. Bukan hanya itu saja, penyamaran ini juga dilakukan karyawannya, yakni mengganti nama asli dengan nama samaran.

Tujuannya untuk menghindari adanya laporan nasabah ke polisi yang merasa dirugikan atau mencurigai adanya penipuan, sehingga pihak berwajib sulit melakukan pencarian perusahaan tersebut.

2. Kemudahan Tidak Masuk Akal

uang
Kemudahan tidak masuk akal

Perusahaan fintech P2P Lending ilegal memang selalu menjanjikan kemudahan dalam memberikan layanan pinjam meminjam kepada calon nasabahnya. Tujuannya tentu untuk menarik minat banyak nasabah. Misalnya saja pencairan dana yang diajukan bisa cair dengan sangat cepat, yaitu sekitar 15 menit hingga 30 menit setelah mengajukan aplikasi.

Padahal, pada praktik sesungguhnya yang dilakukan fintech legal adalah setiap formulir pengajuan yang terdiri dari data calon nasabah akan dilakukan pengecekan secara detail terlebih dahulu, mulai identitas pribadi, hingga kelengkapan persyaratan.

Baca Juga: Salah Langkah Bikin Rugi, Simak Tips Investasi di Fintech Bagi Millenial

3. Menyalin Data Nasabah

copy file
Menyalin data nasabah

Selain, memberikan akses yang sangat mudah, fintech lending memiliki kejelekan berupa perangkap yaitu fintech ilegal akan menyalin semua nomor hp yang ada di smartphone setelah pengguna mengunduh aplikasi fintech tersebut. Hal ini tentu bisa dijadikan sebagai bahan penipuan lainnya.

Janganlah khawatir, ini tidak akan terjadi pada fintech yang sudah terdaftar di OJK. Sebab, larangan adanya tindakan penyalinan data nasabah sudah tercantum di POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan). Jika adanya fintech yang melanggar aturan tersebut, maka OJK akan mencabut izin fintech tersebut.

4. Bunga Sangat Tinggi

persen
Bunga sangat tinggi

Pada fintech ilegal, biasanya menerapkan bunga yang sangat tinggi mencapai 2% - 3% per harinya dan tidak adanya transparan dalam memberikan struktur perhitungan secara detil.

OJK memang tidak menetapkan bunga fintech pada POJK, tapi AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia) telah menerapkan prinsip perlindungan konsumen. Ini tentu sudah disepakati oleh perusahaan fintech P2P Lending yang terdaftar di OJK.

Prinsip tersebut di antaranya masa penagihan hanya boleh dilakukan maksimal 90 hari dari tenggat waktu pembayaran dengan biaya-biaya keseluruhan tidak boleh melebihi 100% dari nilai pokok. Artinya, jumlah biaya pinjaman dan pokok dijamin tidak akan bertambah.

Baca Juga: Millenial Ketahui Dulu, ini Keuntungan dan Risiko Investasi di Fintech

5. Penagihan Dilakukan Secara Intimidasi

call

Menurut code of conduct atau dokumen tertulis yang mengatur mengenai bagaimana tata cara atau perilaku perusahaan, fintech hanya boleh melakukan penagihan kepada nasabah disaat jam kerja saja, diluar jam itu sangat tidak disarankan guna menjaga kenyamanan konsumen. Sementara pada fintech ilegal, tidak adanya jam penagihan yang ditentukan atau tidak mengenal waktu.

Bukan hanya itu saja, fintech ilegal juga menggunakan nomor hp yang terdapat di kontak nasabah untuk menagih dengan cara meneror peminjamnya. Biasanya pihak penagih akan menghubungi orang terdekat nasabah, misalnya saja ayah, ibu, hingga saudara.

Lebih Teliti dan Segera Lapor

Oknum penipuan memang tidak memandang orang yang akan dijadikan sebagai target sasarannya, sebab yang ada dipikiran mereka hanya bagaimana caranya bisa mengumpulkan banyak uang dengan waktu cepat dan membawa pergi uang korban tersebut.

Untuk itu, bagi nasabah haruslah lebih teliti saat memilih fintech P2P Lending. Anda bisa melakukan pengecekan daftar perusahan fintech pinjam meminjam yang terdaftar dan berizin OJK di website secara berkala.

Bila adanya fintech lending yang mencurigakan atau tidak mengikuti peraturan yang sudah ditentukan dalam POJK, Anda bisa segera melaporkan langsung ke satgas waspada OJK, yakni bisa melalui layanan konsumen 1500655 atau email waspadainvestasi@ojk.go.id.

Baca Juga: Ketahui Tips Aman Pinjam Uang di Fintech P2P Lending