Inspirasi

Menelisik Rekam Jejak Kesuksesan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan Sejumlah Gebrakannya

Edited by Yordian Novianus 24 Juli 2023

Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. resmi menduduki posisi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) pada 25 November 2019. Sebelumnya, berbagai jabatan politik pernah dipegangnya yang juga berprofesi sebagai seorang pengusaha. Di tahun 2005-2006, ia sempat menjadi Bupati Belitung Timur dan Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Prestasinya terus bersinar terang sehingga menarik perhatian masyarakat luas. Lalu ia pun naik jabatan menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta di tahun 2012-2014. Saat itu, dirinya mendampingi Ir. Jokowi yang masih menjabat sebagai Gubernur ibukota.

Basuki Tjahaja Purnama lantas naik jabatan sebagai Gubernur DKI pada 2014-2017. Saat itu, Ir. Jokowi telah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Basuki Tjahaja Purnama (BTP) yang almamater Universitas Trisakti jurusan Teknik Geologi dan STIE Prasetiya Mulya ini ialah mantan Anggota DPR RI (2009-2012).

Meskipun pernah tersandung kasus penodaan agama (2017), dipenjara dua tahun lamanya, hingga perceraian dengan Veronica Tan, BTP kembali bangkit seusai melalui pasang surut kehidupan. Biografi inspiratif dari perjalanan hidupnya tak hanya dapat disimak di sekian buku, namun juga difilmkan dalam A Man Called Ahok (2018). Berikut ulasan mengenai profil dan kiprah BTP yang akrab disapa Ahok.

Bingung cari investasi Reksa Dana yang aman dan menguntungkan? Cermati solusinya!

Mulai Berinvestasi Sekarang!

Ahok dan Doa dari Sang Ayah

Komisaris Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (BTP)/Ahok

Ahok ialah putra pertama dari Buniarti Ningsih dan Indra Tjahaja Purnama. Waktu kecil dulu, mendiang ayahnya ingin agar BTP menjadi orang sukses. Oleh sebab itu, Indra Tjahaja Purnama memberikan nama panggilan yang khusus bagi BTP, yaitu “Banhok”.

Ban berarti “puluhan ribu”, sementara Hok artinya “belajar”. Apabila digabungkan, Banhok mengandung makna “belajar di segala bidang”. Lama kelamaan, panggilan tersebut berubah menjadi Ahok—doa yang terkandung dalam nama panggilan kesayangan dari ayahnya.

Ahok sendiri lahir di Manggar, Belitung Timur, pada 29 Juni 1966, yang mana keluarganya merupakan keturunan etnis Tionghoa-Indonesia suku Hakka (Kejia). Ia mempunyai empat orang adik, yakni Basuri Tjahaja Purnama, Fifi Lety Indra, Harry Basuki, dan mendiang Basu Panca Fransetio.

Berkarier Sebagai Insinyur dan Pengusaha

Ahok lulus kuliah dari jurusan Teknik Geologi dari Fakultas Teknik Universitas Trisakti di tahun 1990. Setelah gelar insinyur diperolehnya, Ahok menyelesaikan studi magister dan meraih gelar Master Manajemen di tahun 1994.

Selain menuntut ilmu, Ahok menyelami kariernya dan berkiprah di ranah bisnis. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Center for Democracy and Transparency (CDT 3.1). Ia pernah menjadi Direktur PT Nurindra Ekapersada (1992-2005). Adapun dirinya menjadi staf direksi bidang analisa biaya dan keuangan untuk PT Simaxindo Primadaya (1994-1995).

Ia tercatat terlibat dalam pembangunan cikal bakal Kawasan Industri Air Kelik (1994) dan persiapan pembangunan Gravel Pack Sand (GPS) di tahun 1995. Ahok mendirikan pabrik pengolahan pasir kuarsa pertama yang dibangun di Pulau Belitung, yang kini terus berkembang hingga ke taraf internasional.

Memasuki tahun 1997, Ahok menikahi Veronica Tan dan mendapat tiga orang anak. Mereka adalah Nicholas Sean Purnama (1998), Nathania Berniece Zhong (2001), serta Daud Albeenner Purnama (2006). Pada tahun 2018, Ahok resmi bercerai dari Veronica.

Pada 29 Januari 2019, BTP Ahok menikah dengan Puput Nastiti Devi setelah keluar dari balik jeruji besi. Puput sendiri ialah anggota polisi wanita yang dulunya pernah bekerja sebagai ajudan mantan istri Ahok. Kini pernikahan Ahok-Puput telah dikaruniai dua orang anak, yakni Yosafat Abimanyu Purnama (2020) dan Sarah Eliana Purnama yang kelahiran 2021.

Kembali Menggebrak Sebagai Komisaris Utama Pertamina

Pada November 2019 lalu, Menteri BUMN Erick Thohir telah resmi menunjuk BTP Ahok untuk menjadi Komisaris Utama Pertamina. Setelah kurang lebih 19 bulan menduduki posisi itu, media massa mencatat bahwa Ahok telah mengeluarkan sejumlah kebijakan baru. Gebrakan tersebut dilakukannya demi mewujudkan Pertamina yang lebih sehat lagi.

Yang pertama ialah setiap pegawai mendapatkan peluang yang sama untuk menduduki jabatan strategis di Pertamina. Selain mencanangkan kebijakan pegawai biasa bisa menjadi petinggi, Ahok juga mencetuskan kebijakan lainnya.

Kebijakan kedua ialah meningkatkan transparansi di perusahaan berpelat merah tersebut. Kini, publik pun dapat ikut memantau langsung data impor BBM (bahan bakar minyak) dari PT Pertamina (Persero) melalui situs www.pertamina.com.

Lebih lanjut, Ahok juga menggagas kebijakan ketiganya yaitu menghapus fasilitas credit card bagi para petinggi perusahaan. Dengan begitu, penghematan di sejumlah titik dapat dengan maksimal dilakukan.

Penggunaan kartu kredit dihapus lantaran limit yang diberikan lumayan besar. Ahok sendiri mengaku, limit kartu kreditnya selaku Komisaris Utama menembus angka Rp 30 miliar. Agar Pertamina tidak boros pengeluaran, Ahok pun mengubahnya.

Selain itu, Ahok juga melakukan penghapusan gaji tambahan untuk Direksi perusahaan dalam bentuk uang representatif. Kebijakan keempat ini kabarnya telah disetujui dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) pada Juni 2021 lalu.

Ahok pun blak-blakan melontarkan kritiknya perihal utang perusahaan yang terus membengkak. Akibat kalkulasi bisnis dari kebijakan direksi yang menurutnya tak masuk akal, perusahaan pun harus menanggung utang hingga 16 miliar Dollar AS.

Padahal, lanjut Ahok kepada media, Pertamina masih bisa lebih mengeksplorasi potensi belasan cekungan dalam negeri untuk mendapatkan minyak dan gas bumi. Harapan Ahok, sejumlah kebijakannya terkait penghematan pendanaan dan efisiensi biaya itu dapat membuat perusahaan terhindarkan dari berbagai penyimpangan yang merugikan.

Didampingi Sejumlah Tim Komisaris Lainnya

Logo Pertamina

Dalam sepak terjangnya sebagai Komisaris Utama Pertamina, Ahok tidak bekerja sendirian. Ia didampingi oleh timnya yang terdiri dari seorang Wakil Komisaris Utama, dua orang Komisaris, dan tiga orang Komisaris Independen. Berikut ulasan singkatnya:

Pahala Nugraha Mansury, Wakil Komisaris Utama Pertamina

Nama Pahala Nugraha Mansury muncul sebagai Wakil Komisaris Utama Pertamina. Awalnya, Pahala yang lahir di tahun 1971 ini pernah menjadi Wakil Menteri I BUMN (2020). Pahala yang juga dikenal sebagai bankir ini mengisi posisi Budi Gunadi Sadikin.

Sementara itu, Presiden Jokowi menempatkan Budi Gunadi Sadikin untuk menjadi Menteri Kesehatan. Sebelumnya, Pahala yang lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini pernah menjadi Direktur Keuangan Pertamina. Selain itu, ia pun sempat menjabat sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia.
Heru Pambudi – Komisaris

Heru Pambudi menjabat posisi Sekjen Kementerian Keuangan sejak Maret 2021 lalu. Almamater Sekolah Tinggi Akuntansi Negara ini lahir di Bondowoso, Jawa Timur, pada 11 Februari 1970. Namun kiprahnya di ranah kementerian telah dimulai sejak tahun 1991 silam. Adapun di tahun 2015, ia didapuk menjadi Dirjen Bea dan Cukai.
Ego Syahrial – Komisaris

Bagian dari tim Komisaris berikutnya ialah Ego Syahrial. Paham betul mengenai seluk-beluk perminyakan, Ego pernah mengenyam pendidikan di Teknik Perminyakan Universitas Trisakti, Imperial College London, serta University of London.

Berpengalaman di bidangnya, Ego pernah tercatat menduduki posisi Dirjen Migas untuk menggantikan IGN Wiratmaja Puja. Selain itu, ia juga sempat dipercaya menjadi Kepala Badan Geologi, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama ESDM, serta Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian ESDM.
Alexander Lay – Komisaris Independen

Berpengalaman di ranah hukum, Alexander Lay mendapat gelar Sarjana Hukum di tahun 2003 dari Universitas Atmajaya. Sebelumnya, pria kelahiran Flores, 21 September 1973 ini pernah menuntut ilmu Teknik Perminyakan di ITB. Di tahun 2006, Alexander mendapat gelar Master of Laws (LLM) dari University of Sydney.

Alexander pernah menjadi Anggota Dewan Pengawas untuk Transparency International Indonesia. Namanya juga termasuk dalam daftar anggota tim advokasi Jokowi dan JK sewaktu Pilpres 2014 silam. Selebihnya, ia masih aktif menjadi sukarelawan di Indonesia Corruption Watch.
Ahmad Fikri Assegaf – Komisaris Independen

Ahmad Fikri Assegaf dikenal andal di sektor hukum. Pria kelahiran Jakarta, 14 Juni 1968 ini ialah almamater Universitas Indonesia (1986-1991). Pada tahun 1993-1994, ia menunaikan program Master of Law di Cornell Law School.

Ahmad yang mantan Komisaris PT Telkom (persero) ini juga menjadi salah satu dari 100 pengacara top Indonesia versi Asia Business Law Journal 2020. Namanya juga tercatat sebagai pendiri sekaligus pengajar di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.
Iggi H. Achsien – Komisaris Independen

Komisaris Independen berikutnya ialah Iggi H. Achsien. Ia dikenal mempunyai jam terbang dan pengalaman yang mumpuni di industri keuangan, khususnya sektor perbankan syariah. Tak hanya itu, Iggi juga kerap didapuk menjadi komisaris di berbagai perusahaan.

Iggi diketahui merangkap jabatan, sejak tahun 2021 ia termasuk staf khusus dari Tim Ahli Wapres. Iggi juga menduduki jabatan Sekjen Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) hingga tahun 2023 nanti.

Diapresiasi Berkat Kinerja dan Terobosannya

Faktanya, Ahok pernah sukses menekan praktek korupsi dalam pemerintahan daerah. Berkat sejumlah gebrakan dan prestasinya, Ahok sempat mengantongi beragam apresiasi.

Namanya Ahok masuk dalam daftar penerima penghargaan 10 Tokoh yang Mengubah Indonesia versi Majalah Tempo (2006). Tahun itu, ia pun menerima Pin Emas dari Forum Demokrasi (Fordeka). Di tahun 2007, Koalisi Kebersamaan Tiga Pilar Kemitraan menganugerahkan penghargaan Tokoh Anti Korupsi.

Ia juga memperoleh penghargaan anti korupsi dari Bung Hatta Anti Corruption Award 2013. Sementara itu, Anugerah Seputar Indonesia (ASI) menganugerahinya dengan gelar Tokoh Kontroversial di tahun yang sama.

Di tahun 2016, Ahok kembali kantongi Gus Dur Award karena ketegasan serta tak takut menentang arus dalam menggagas kebijakan. Nama Ahok pun masuk dalam 100 Global Thinkers 2017 versi Foreign Policy Magazine bersama sejumlah tokoh dunia seperti Presiden Perancis dan Presiden Korea Selatan.

Pada tahun 2019, Ahok meraih Roosseno Award berkat etos kerja, integritas serta terobosannya dalam mengubah wajah ibukota sewaktu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.