Cara Memperbaiki KTP yang Salah Data

KTP yang kita kenal sekarang ini memiliki bentuk dan kelebihan yang berbeda daripada KTP yang kita kenal 5 tahun lalu. Ya, benar sekali, sekarang di Indonesia sudah diberlakukan e-KTP atau KTP Elektronik. Meskipun ada perbedaan mengenai prosedur, karakteristik, dan teknologi yang digunakan dalam pembuatan kartu identitas ini, akan tetapi berdasarkan prinsip dan fungsinya, KTP Elektronik ini relatif sama dengan sebelumnya yaitu sebagai bukti keabsahan identitas yang kita miliki seperti nama, alamat, tanggal lahir jenis kelamin, agama, dan lain sebagainya.

Di Indonesia, kesalahan pada pencetakan data identitas, surat-surat atau pun dokumen lainnya bisa saja terjadi. Secara garis besar, hal itu biasanya disebabkan oleh dua faktor kesalahan. Pertama yaitu faktor kesalahan yang diakibatkan oleh kelalaian orang yang bersangkutan dalam pembuatan kartu identitas atau dokumen resmi pendukung lainnya misalnya saja Kartu Keluarga. Kesalahan kedua mungkin saja terjadi akibat kelalaian petugas dalam memasukkan data yang disetorkan.

Terlepas dari faktor apa yang bisa menyebabkan data identitas yang ditulis dalam KTP tersebut keliru, satu hal yang wajib dilakukan oleh orang yang bersangkutan apabila menemukan data KTP-nya salah adalah dengan sesegera mungkin memperbaiki data yang salah tersebut. Karena kalau dibiarkan maka akan menghambat dalam berbagai urusan administrasi atau pun urusan legalitas lainnya.

Ada satu hal lagi yang perlu Anda ketahui mengenai aturan baru dalam e-KTP sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pada Pasal 64 ayat (7) dinyatakan bahwa KTP-elektronik untuk Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup. Oleh karena itu jika Anda menemukan kesalahan data pada KTP segera untuk memperbaikinya karena pembuatan KTP hanya dilakukan sekali itu saja terkecuali kalau hilang/rusak.

Dasar Hukum Perbaikan Data KTP Elektronik

Memperbaiki Data KTP Menurut Hukum

Memperbaiki Data KTP Menurut Hukum via wordpress.com

 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 64 ayat (8) dan (9). Pada ayat (8) dinyatakan bahwa dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el (singkatan dari KTP Elektronik) wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian. Kemudian dilanjutkan dalam ayat (9) bahwa dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui camat atau lurah/kepala desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri menekankan bahwa kalau Anda sudah pernah merekam KTP-el, Anda tidak perlu merekam ulang dan hanya merubah data yang salah saja.

Baca Juga: Cara Buat e-KTP Tanpa Sesuai Domisili

Prosedur Memperbaiki Data KTP yang Salah

Prosedur Memperbaiki KTP

Prosedur Memperbaiki KTP via beritadaerah.co.id

 

Sebagai bahan penduk verifikasi kesalahan data di KTP, Anda bisa membawa dokumen lain seperti ijazah, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga sebagai data pembanding. Petugas akan cek data pada semua dokumen tersebut sama atau ada perbedaan. Jika ada perbedaan pada KTP Anda dan menurut Anda data tersebut keliru, maka ikuti langkah koreksi data E-KTP berikut ini:

Dokumen dan syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbaiki data KTP yang salah:

  1. Surat pengantar dari kelurahan
  2. Fotokopi Kartu Keluarga
  3. Fotokopi Akta Kelahiran
  4. Fotokopi Ijazah terakhir
  5. KTP yang salah data

Setelah Anda mengetahui tentang persyaratan dan landasan undang-undang tentang cara mengurus KTP yang salah data, maka sekarang kita akan bahas satu persatu tentang prosedur yang harus Anda lakukan mulai dari tingkat RT sampai ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1. Mengurus Surat Pengantar Mulai dari Kelurahan sampai Kecamatan

Hal pertama yang harus Anda lakukan untuk proses pengurusan koreksi data KTP adalah meminta surat pengantar dari RT/RW setempat. Surat ini berfungsi untuk mendapatkan surat pengantar dari kelurahan/kepala desa. Perlu juga diketahui bahwa kesalahan data di e-KTP biasanya bermula pada kesalahan data yang tertera di Kartu Keluarga. Oleh sebab itu, hendaknya Anda melakukan tracking ulang atau meneliti kembali data yang tertera pada Kartu Keluarga. Data yang paling sering terjadi kesalahan biasanya adalah kesalahan penulisan nama. Hal ini seringkali diakibatkan oleh kesalahan KK.

Setelah selesai mendapatkan surat pengantar dari RT/RW, silahkan Anda berangkat menuju ke kelurahan dengan membawa fotokopi/salinan surat pengantar tersebut dilengkapi dengan salinan/fotokopi Akta Kelahiran dan Ijazah. Disini proses akan diselesaikan di kelurahan guna lebih lanjut untuk pembuatan surat pengantar ke kecamatan. Proses ini biasanya tanpa biaya, atau kalau pun ada, hanya sebatas biaya administrasi sebesar Rp5.000 sampai Rp10.000 rupiah saja.

Proses selanjutnya adalah mengurus surat pengantar dari kecamatan. Di kecamatan ada yang namanya pelayanan satu pintu (loket pelayanan). Silahkan serahkan surat pengantar dari kelurahan beserta kelengkapan-kelengkapannya seperti Ijazah dengan memberikan penjelasan tentang masalah apa yang sedang Anda urus. Setelah mendapatkan surat pengantar dari camat/petugas kecamatan selanjutnya surat pengantar tersebut akan Anda bawa ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Yang perlu diketahui, sejak proses pembuatan surat pengantar mulai dari RT sampai kecamatan adalah Anda harus memastikan tentang kebenaran data yang baru. Pastikan semua telah benar termasuk NIK KTP, Nama, Alamat, Tanggal Lahir, dan lain sebagainya. Untuk melihat NIK (Nomor Induk Kependudukan) Anda bisa menyesuaikan nomor tersebut pada Akta Kelahiran. Setelah yakin bahwa semua benar silahkan melanjutkan proses ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2. Proses di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Setelah sampai di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, silahkan Anda cari loket untuk mengurus KTP dan KK. Dengan petugas terkait, silahkan Anda jelaskan sedetail mungkin tentang urusan yang ingin Anda selesaikan. Selanjutnya Anda akan diberi tanda terima yang berupa 1 (satu) lembar struk pembayaran untuk Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga dengan membayar uang sebesar Rp10.000. Kemudian Anda akan diberikan lagi 1 lembar struk pembayaran KTP atas nama pemohon perubahan data dengan membayar uang sebesar Rp25.000. Biaya tersebut biasanya juga sama untuk penggantian, perpanjangan atau membuat KTP baru karena terlambat.

Lebih lanjut mengenai biaya, sebenarnya sesuai dengan pembuatan dokumen kependudukan berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak dipungut biaya atau gratis dan mengenai pungutan yang ada dalam pembuatan dokumen kependudukan akan dikenakan sangsi hukum sesuai Undang-Undang tersebut pasal 95 B adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Akan tetapi, setiap daerah (kabupaten atau kota) memiliki aturan dan kebijakan yang dijalankan masing-masing. Dengan demikian kalaupun ada biaya yang dipersyaratkan, itu sudah diumumkan oleh dinas terkait dan telah diresmikan untuk dipatuhi.

Waktu yang dibutuhkan untuk mengurus pembaruan data KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak lama. Hanya berkisar antara 20 menit saja. Silahkan tunggu dan KTP yang baru akan segera Anda dapatkan tentunya dengan informasi dan data yang telah diperbaharui. Program E-KTP untuk mencegah pemalsuan KTP sehingga harus didukung dengan data yang akurat dan tanpa salah.

Untuk penulisan nama harus seluruhnya sesuai dengan ada yang di KTP,  Perhatikan semua penggunaan huruf, tanda titik, tanda koma, spasi, gelar. Buat semuanya persis sebagaimana yang tercantum di KTP. Misalnya nama Anda di KTP tercantum Ir. Slamet Subarjo, M.Si. Jangan ditulis dengan “SLAMET SUBARJO” (semua dengan huruf kapital) dan tanpa gelar atau ditulis “Ir.Slamet Subarjo” atau “Slamet Subarjo,M.Si” atau ‘Ir. SLAMET SUABARJO,M.Si” atau ‘Ir Slamet Subarjo M Si” (tanpa tanda baca). Intinya, jangan sampai berbeda dengan apa yang tercantum di KTP Anda, Jangan lupa juga perhatikan tanda titik sebelum penggunaan nama, karena semua harus persis yang ada di KTP Anda.

Baca Juga: e-KTP yang Hilang, Ini Cara dan Syarat Mengurusnya

Proses Tidak Serumit yang Dibayangkan

Jika Anda menemukan data kartu identitas tidak sama dengan yang sebenarnya maka segeralah urus hal tersebut. Melihat dari prosedur yang telah diuraikan di atas sangatlah mudah dan tidak serumit yang kita banyangkan. Mengenai biaya, sebenarnya tidak ada patokan biaya dalam hal ini, namun mengingat kebijakan yang mungkin berbeda, kalaupun ada biaya yang harus dikeluarkan, maka itu tidak banyak. Kalau dihitung jumlahnya mungkin tidak akan sampai Rp50.000, tentunya di luar biaya transportasi dan lain sebagainya.

Baca Juga: Keuntungan Memiliki E-Paspor di Indonesia dan Cara Membuatnya