Sanksi Bunga Pajak Turun, Ini Tarif Terbaru dan Cara Menghitungnya

Masih ingat Omnibus Law UU Cipta Kerja? Undang-undang kontroversial yang terbit di masa pandemi. Bikin pekerja atau buruh kalang kabut.

Bukan hanya soal ketenagakerjaan, UU setebal 1.187 halaman ini juga mengatur tentang pajak. Termasuk perubahan sanksi administrasi pajak berupa bunga atas pelanggaran pembayaran pajak.

Omnibus Law UU Cipta Kerja memiliki klaster perpajakan. Mencakup perubahan UU PPh, UU PPN, dan UU KUP. Sanksi administrasi dalam UU KUP yang termasuk dalam pengaturan ulang pemerintah.

Baca Juga: Sanksi Tak Lapor SPT Tahunan Pajak

Bingung cari Kartu Kredit Terbaik? Cermati punya solusinya!

Bandingkan Produk Kartu Kredit Terbaik!  

Sanksi Bunga Pajak Ikuti Bunga Acuan BI

Pajak
Sanksi bunga pajak diubah mengikuti suku bunga acuan BI

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan apabila wajib pajak tidak atau kurang membayar utang pajak yang tertera di Surat Ketetapan Pajak.

Di antaranya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).

Di UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), besaran sanksi bunga pajak dipatok sebesar 2% per bulan dari jumlah kurang bayar pajak. Namun di UU Cipta Kerja diubah.

Kini perhitungannya menggunakan suku bunga acuan. Ada yang ditambah 5% dibagi 12, ada yang 10%, bahkan 15% kemudian dibagi 12.

Dengan begitu, sanksi bunga pajak tidak tetap lagi besarannya. Dapat berubah-ubah setiap bulan mengikuti pergerakan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI).

Kalau bunga acuan naik, sanksi bisa lebih besar. Pun sebaliknya jika sedang turun, sanksi bakal lebih ringan.

Pembeda lainnya, di UU Cipta Kerja, sanksi bunga pajak dikenakan paling lama 24 bulan, serta bagian bulan dihitung penuh 1 bulan. Sedangkan di UU KUP tidak mengatur hal itu.

Daftar Tarif Sanksi Bunga Pajak

Karena mengikuti suku bunga acuan BI, di mana saat ini 3,75%, maka tarif sanksi bunga pajak tidak lagi 2%. Tetapi lebih rendah.

Untuk periode hingga 31 Desember 2020, sudah ada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KM.10/2020 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Desember-31 Desember 2020.

Berikut daftar tarif sanksi bunga pajak periode sampai 31 Desember 2020:

Pelanggaran

Tarif Bunga Pajak

Bunga penagihan

 0,53%

Angsuran/penundaan bayar

0,53%

Kurang bayar penundaan SPT Tahunan

0,53% 

Pembetulan SPT

0,94% 

Terlambat bayar pajak

0,94%

Tidak/kurang bayar akibat salah tulis/hitung atau pph tahun berjalan

0,94% 

Pengungkapan ketidakbenaran dalam pemeriksaan

1,36%

Sanksi SKPKB

1,78%

Pengembalian pajak masukan dari PKP yang tidak berproduksi

Seandainya suku bunga acuan BI turun lagi di Desember 2020 menjadi 3,5%, maka tarif bunga pajak pada Januari 2021 bisa lebih rendah lagi.

Sanksi bunga pajak tersebut dikenakan paling lama 24 bulan (2 tahun). Jadi misalnya wajib pajak mendapat surat ketetapan pajak kurang bayar lebih dari 2 tahun sejak berakhirnya tahun pajak, bunga yang dikenakan tetap untuk masa 24 bulan.

Baca Juga: Memahami Pajak UMKM, Keuntungan, dan Cara Perhitungannya

Cara Menghitung Sanksi Bunga Pajak

Pajak

Contoh 1

Wajib Pajak A punya penghasilan kena pajak selama tahun pajak 2017 sebesar Rp 100 juta dan menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu. Kemudian pada Desember 2020 berdasarkan hasil pemeriksaan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, maka sanksi bunga dihitung sebagai berikut:

  • Penghasilan Kena Pajak Rp 100.000.000
  • Pajak yang terutang (30% x Rp 100.000.000) = Rp 30.000.000
  • Kredit pajak Rp 10.000.000
  • Kurang bayar pajak (Rp 30.000.000 – Rp 10.000.000) = Rp 20.000.000
  • Bunga 24 bulan (24 x 0,94% x Rp 20.000.000) = Rp 4.512.000
  • Jumlah pajak yang masih harus dibayar (Rp 20.000.000 + Rp 4.512.000) = Rp 24.152.000.

Contoh 2

Pajak Penghasilan (PPh) dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.

PPh Pasal 25 tahun 2008 setiap bulan sebesar Rp 100.000.000. Jatuh tempo misalnya tiap tanggal 15. PPh Pasal 25 bulan Juni 2008 dibayar tepat waktu sebesar Rp 40.000.000. Atas kekurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 tersebut diterbitkan Surat Tagihan Pajak pada tanggal 18 September 2008 dengan penghitungan sebagai berikut :

  • Kekurangan bayar PPh Pasal 25 bulan Juni 2008 (Rp 100.000.000 - Rp 40.000.000,00) = Rp 60.000.000
  • Bunga = 3 x 0,94% x Rp 60.000.000= Rp 1.692.000
  • Jumlah pajak yang masih harus dibayar = Rp 60.000.000 + Rp 1.692.000 = Rp 61.692.000.

Yuk Lapor Pajak dengan Benar

Indonesia menganut sistem perpajakan self assesment. Yakni wajib pajak menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melapor kewajiban perpajakannya sendiri.

Walaupun serba sendiri, bukan berarti DJP tidak memeriksa. Oleh karena itu, lapor pajak Anda dengan benar agar terbebas dari sanksi administrasi, baik bunga maupun denda.

Baca Juga: Cara Menghitung Pajak Penghasilan Bagi Lajang dan Suami Istri