Ini Cara Ikut Penghapusan Sanksi Pajak Kendaraan dan PBB

Anda masih punya tunggakan pajak motor atau mobil dan rumah? Ayo segera lunasi. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghapus sanksi atau denda atas tiga jenis pajak, yakni denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sanksi administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Denda PKB adalah denda yang harus dibayar pemilik kendaraan atas keterlambatan membayar pajak motor atau mobil. Tentunya melewati batas waktu yang sudah ditentukan di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Ada yang telat hitungan hari, sebulan, dua bulan, bahkan lebih dari setahun.

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor karena jual beli, tukar menukar, atau warisan. Sedangkan sanksi administrasi PBB-P2, yaitu denda atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai, seperti tanah, rumah, dan properti lainnya.

Baca Juga: Ada Tilang Elektronik ETLE di Jakarta, Ini Pengertian dan Cara Mengurusnya

Anda Bingung Cari Kredit Mobil Terbaik? Cermati punya solusinya!

Bandingkan Kredit Mobil Terbaik! 

Perhitungan Denda Pajak Kendaraan Pelat B dan PBB

Perhitungan Denda Pajak Kendaraan Pelat B dan PBB
Perhitungan Denda Pajak Kendaraan Pelat B dan PBB via piah.com

Contoh I

  • Tertulis di STNK, PKB motor Yamaha Mio keluaran tahun 2011 sebesar Rp98.000 dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sebesar Rp35.000
  • Total pajak pokok yang harus dibayar Rp133.000
  • Tapi telat bayar PKB, dan dikenakan denda 25% per tahun
  • Rumus denda PKB = Telat 1 bulan = PKB x 25% x 1/12 ; Telat 6 bulan = PKB x 25% x 6/12 ; Telat 1 tahun = PKB x 25% x 12/12
  • Denda PKB 6 bulan = Rp98.000 x 25% x 6/12 = Rp12.250
  • Denda SWDKLLJ untuk roda dua = Rp32.000
  • Total denda PKB = Rp12.250 + Rp32.000 = Rp44.250
  • Total jenderal biaya pajak motor plus denda yang harus dibayar = Biaya PKB + SWDKLLJ + Denda Keseluruhan = Rp98.000 + Rp35.000 + Rp44.250 = Rp177.250
  • Perhitungan denda pajak mobil sama dengan pajak motor. Hanya saja denda SWDKLLJ untuk mobil ditetapkan sebesar Rp100.000.

Contoh II

  • Si A membeli mobil baru seharga Rp200.000.000
  • Pajak pokok BBNKB = 10% x Rp200.000.000 = Rp20.000.000
  • Jika terjadi keterlambatan membayar lebih dari 30 hari sejak tanggal penyerahan (jual beli), maka kena denda 25% dari pokok pajak = Rp25% x Rp20.000.000 = Rp5.000.000
  • Sedangkan bila telat membayar lebih dari satu hari setelah terbit Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), kena sanksi administrasi 2% dari pokok pajak BBN-KB = 2% x Rp20.000.000 = Rp400.000
  • Total pajak BBN-KB terutang = Rp20.000.000 + Rp5.000.000 + Rp400.000 = Rp25.400.000
  • Sedangkan untuk perhitungan pajak BBNKB kendaraan seken = 2/3 dari PKB.

Contoh III

  • Tagihan pokok pajak PBB-P2 tahun 2017 si B sebesar Rp1.000.000
  • Denda terlambat membayar PBB-P2 sebesar 2% per bulan dari nilai PBB terutang = 2% x Rp1.000.000 = Rp20.000 per bulan
  • Total pajak yang harus dibayar Rp1.000.000 + Rp20.000 = Rp1.020.000
  • Tetapi kalau terus menunggak PBB-P2, maka dendanya akan terus diakumulasi 2% setiap bulan.

Sanksi Pajak Dihapus

Nah kalau ikut program pemutihan ini, Anda akan terbebas dari membayar denda atau sanksi PKB, BBN-KB, maupun PBB-P2 (sejak tahun 2013-2017). Anda hanya membayar pokok pajaknya saja. Kebijakan tersebut tertuang dalam keputusan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta Nomor 2351 Tahun 2018.

“Denda yang dihapuskan berlaku untuk berapa tahun pun dendanya, sehingga wajib pajak cukup membayar pokok pajaknya saja," ujar Kepala Unit PKB BNKN Jakarta Selatan Polda Metro Jaya, Khairil Anwar dalam keterangan resminya yang diterima Cermati.com, beberapa waktu lalu.

Pemutihan pajak kendaraan pelat B ini masih berlangsung hingga 15 Desember 2018. Jadi Anda masih punya kesempatan ikut program tersebut dengan mencetak ulang surat ketetapan pajak (SKP) dan surat ketetapan kewajiban pembayaran (SKKP) yang sudah diterbitkan, namun belum dibayar dalam masa periode penghapusan.

“Untuk SKP dan SKKP yang diterbitkan setelah 15 Desember 2018 akan kena sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perpajakan daerah,” tegas Kepala Plt BPRD DKI Jakarta, Faisal Syafruddin.

Baca Juga: Biaya Balik Nama dan Pembuatan STNK Baru

Tempat Pelayanan Pemutihan Pajak

Tempat Pemutihan Pajak
Tempat Pelayanan Pemutihan Pajak

Beberapa tempat pelayanan penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor dan BBNKB, yakni:

1. Kantor Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB di kantor Samsat bersama

2. Gerai Samsat

3. Samsat Online

4. Samsat Kecamatan

5. Samsat Keliling

6. Anjungan BPRD DKI Jakarta Pekan Raya Jakarta

7. Pembayaran melalui ATM

Tempat Pelayanan Penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 di seluruh tempat pembayaran, yakni bank (Bank DKI, Bank BJB, Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BTN, Bank Bukopin, Bank MNC, Bank BRI Syariah, dan lainnya). ATM (ATM Bank DKI, Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, Bank Bukopin, dan Bank Maybank), Indomaret, Tokopedia, serta Pos Indonesia.

"Saat ini kami telah memperbanyak loket pelayanan. Selain loket Samsat Induk di masing-masing wilayah, juga tersedia Gerai Samsat di 9 mal dan di 5 Kecamatan, Drive Thru, Bus Samsat Keliling. Ada juga layanan Samsat Online, di mana masyarakat bisa membayar via Mobile Banking dan ATM," Khairil menjelaskan.

Syarat Ikut Penghapusan Sanksi Pajak

Kalau Anda ingin ikut penghapusan sanksi pajak kendaraan dan PBB, berikut syaratnya:

1. Lengkapi Berkas

Datang ke tempat pelayanan resmi penghapusan sanksi pajak dengan membawa beberapa berkas, antara lain:

  • STNK (asli dan fotokopi)
  • KTP sesuai data STNK (asli dan fotokopi)
  • BPKB (asli dan fotokopi)
  • Uang untuk membayar pokok pajak

2. Berpakaian Rapi

Jika Anda datang ke kantor Samsat, perhatikan penampilan. Berpakaian yang rapi, seperti mengenakan kemeja, celana panjang, dan sepatu. Jangan hanya memakai kaos yang ditutupi jaket, celana pendek, dan sendal karena biasanya petugas akan menegur pengunjung yang berpakaian seperti itu, menyuruhnya pulang, dan memperbaiki penampilan.

Jadi Warga yang Taat Bayar Pajak

Meski Pemprov DKI Jakarta seringkali menggelar program penghapusan pajak kendaraan bermotor, sanksi administrasi bea balik nama kendaraan bermotor, serta sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan, namun sebagai warga yang baik sudah seharusnya Anda taat membayar pajak. Sebab dari uang pajak yang terkumpul, akan dikembalikan untuk membangun fasilitas umum di Ibu Kota. Daripada kena denda berlipat, lebih baik bayar pajak Anda tepat waktu.

Baca Juga: STNK Hilang? Ini Dia Cara Mengurusnya