Ingin Punya Rumah? Yuk Manfaatkan KPR Tanpa DP

Setiap orang pasti ingin memiliki rumah. Selama ini, banyak orang apalagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) harus berpikir berulang kali jika mau membeli atau mencicil rumah. Apalagi kendalanya kalau bukan masalah uang muka atau Down Payment (DP).

Pantas saja bila kondisi backlog atau kekurangan rumah di Indonesia semakin melebar. Jumlahnya mencapai sekitar 11,4 juta unit, berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Bagaimana tidak, bayangkan, seseorang harus menyiapkan uang muka belasan sampai puluhan juta rupiah untuk bisa membeli rumah dengan cara kredit atau biasa disebut Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Belum lagi harus membayar angsuran kartu kredit dan kebutuhan lain.

Dalam aturan Bank Indonesia (BI) sebelumnya, ketentuan Loan to Value (LTV) atau DP rumah pertama yang ditetapkan minimal 15% dari harga rumah. Itu artinya, jika Anda ingin membeli rumah seharga Rp260 juta, maka uang muka yang harus diberikan kepada bank sekitar Rp39 juta.

Tapi itu dulu. Kini, BI membebaskan batas minimal DP rumah pertama per 1 Agustus 2018. Kebijakan makroprudensial tersebut diluncurkan bersamaan dengan kenaikan suku bunga acuan BI akhir Juni lalu sebesar 50 basis poin (Bps). Penyesuaian suku bunga acuan BI, salah satunya untuk menyelamatkan kurs rupiah yang tengah terpuruk.

Dengan kebijakan tersebut, masyarakat dapat membeli rumah pertama tanpa DP alias nol persen. Sama ya dengan program yang diusung Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Anda Bingung Cari Produk KPR Terbaik? Cermati punya solusinya!

Bandingkan Produk KPR Terbaik! 

Alasan BI Bebaskan DP Kredit Rumah Pertama

Alasan BI Bebaskan DP Rumah
Alasan BI Bebaskan DP Rumah Pertama

Bukan tanpa alasan BI membebaskan uang muka rumah pertama. Hal ini dilakukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab jika suku bunga acuan BI naik, rupiah tertolong. Namun konsekuensinya bunga kredit perbankan ikut naik. Ini sama saja seperti mengerem pertumbuhan ekonomi.

Padahal pemerintah sedang mendorong pertumbuhan ekonomi ke level lebih tinggi. Oleh karenanya, BI menempuh bauran kebijakan dengan melonggarkan LTV atau DP rumah supaya perekonomian terus bertumbuh.

Kebijakan tersebut, antara lain pertama, pelonggaran rasio LTV untuk kredit properti dan rasio Finance to Value (FTV) untuk pembiayaan properti. Kedua, pelonggaran jumlah fasilitas kredit atau pembiayaan melalui mekanisme inden, serta ketiga penyesuaian pengaturan tahapan dan besaran pencairan kredit.

Dengan kata lain, BI memberi kewenangan kepada industri perbankan untuk mengatur sendiri jumlah LTV atau FTV dari fasilitas KPR pertama sesuai dengan analisa bank terhadap debiturnya dan kebijakan manajemen risiko masing-masing bank.

Manfaat kebijakan baru BI ini tentunya menjadi angin segar bagi kita semua yang belum memiliki rumah.

Baca Juga: Serba-Serbi KPR Yang Perlu Diketahui

Semua Tipe Bisa Dibeli Melalui KPR Bebas DP

DP KPR
KPR Bebas DP

Enaknya lagi, aturan bebas DP ini berlaku untuk semua tipe rumah tapak, rusun, ruko atau rukan (hanya untuk kredit properti pertama).  

Sementara untuk rumah kedua dan seterusnya, rasio LTV ditetapkan sebesar 80% sampai 90%, kecuali untuk tipe rumah di bawah 21 meter persegi.  Jadi DP-nya 20% untuk rumah susun tipe lebih dari 70 meter persegi dan 10 persen untuk kredit rumah atau pembiayaan properti rumah tapak tipe 22-70 meter persegi.

Hanya saja tidak semua bank memiliki program yang bisa menerapkan KPR DP 0% dari BI. Dalam menetapkan besaran uang muka, perbankan harus menerapkan aspek kehati-hatian. Jadi, cuma bank yang memiliki total kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) net kurang dari 5 persen dan NPL KPR gross kurang dari 5 persen yang dapat memanfaatkan pelonggaran ini.

Akan tetapi, untuk saat ini, belum ada kabar bank mana saja yang siap mengimplementasikan kebijakan BI tersebut.

Untung Rugi DP Nol Persen

  Untung Rugi DP 0%
Untung Rugi DP 0%

Kebijakan bebas uang muka diharapkan menjadi daya tarik dan meningkatkan daya beli masyarakat. Maklum saja, geliat sektor properti masih lesu sejak 2013 seiring melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional.

Tentu saja, kebijakan ini menjadi angin segar bagi para pengembang dan menguntungkan masyarakat. Karena calon debitur bisa mendapatkan kredit dari perbankan 100% atau tanpa uang muka. Dengan demikian, masyarakat bisa fokus mengumpulkan uang untuk mencicil rumah selama kurang lebih 15 sampai 20 tahun, bahkan lebih.

Ada untung, pasti ada ruginya juga. Biasanya, jika kredit tanpa DP, maka konsekuensinya cicilan jadi lebih tinggi. Hal ini juga harus diperhatikan Anda yang berniat membeli rumah. Sebagai contoh, Anda membeli rumah seharga Rp260 juta dengan DP 0%. Bunga KPR 9,5 per tahun dan tenor 20 tahun atau 240 bulan, maka angsuran per bulan hampir Rp2,5 juta.

Sementara jika menggunakan DP misalnya 30%, maka dengan perhitungan harga rumah Rp260 juta, yakni Rp78 juta, maka cicilannya lebih ringan sekitar Rp1,6 juta.

Yang perlu diwaspadai lagi adalah risiko kenaikan tingkat bunga KPR. Kebanyakan bank menetapkan bunga KPR fixed di tahun pertama, lalu lebih tinggi di tahun kedua. Tahun ketiga dan seterusnya, diputuskan bunga mengambang atau floating. Penyesuaian bunga KPR tersebut lagi-lagi harus menjadi bahan pertimbangan Anda. Apalagi suku bunga acuan BI naik menjadi 5,25 persen, sehingga suku bunga kredit perbankan berpotensi terkerek naik.

Baca Juga: Memiliki Rumah Sendiri dengan KPR, Mau?

Pahami Syarat Pengajuan KPR

Pengajuan KPR
Pengajuan KPR

Tertarik mengajukan KPR tanpa DP? Anda harus pahami dulu aturannya. Misalnya, pembelian rumah seharga Rp260 juta, maka bila memperhatikan ketentuan bank yang menerapkan maksimal cicilan 30% dari penghasilan per bulan, untuk cicilan sebesar Rp2,5 juta, maka penghasilan bersih minimal calon debitur sekitar Rp8 juta per bulan.

Selain itu, sebelum mengajukan KPR ke bank, pastikan semua persyaratan yang diminta sudah dipenuhi dengan baik. Hal ini akan sangat berpengaruh pada disetujui atau tidaknya pengajuan Anda.

Biasanya bank akan meminta sejumlah persyaratan umum, seperti KTP suami istri (bagi yang telah menikah), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Kerja, Surat Keterangan Penghasilan atau Slip Gaji, rekening koran atau tabungan, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pastikan semua persyaratan tersebut telah terpenuhi dengan baik, sehingga proses pengajuan KPR bisa berjalan mulus dan lancar.

Persiapkan Dengan Matang

Kebijakan pembebasan uang muka bisa menjadi pertimbangan bagi Anda untuk segera mengajukan KPR. Akan tetapi, jangan terburu nafsu. Pikirkan dan persiapkan secara matang, termasuk soal pendanaan untuk mencicil rumah. Sebab Anda harus mengangsur KPR dalam jangka waktu panjang, jangan sampai mengalami masalah di kemudian hari. Keputusan ada di tangan Anda.

Baca Juga: Lakukan Cara Ini agar Pengajuan KPR Anda Disetujui Bank