PPh Pasal 17: Penjelasan, Tarif, dan Perhitungannya

Sejak pertama kali diundang-undangkan tahun 1983, Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) telah mengalami beberapa kali perubahan/amandemen. Dari dimunculkannya UU No. 7 Tahun 1991, No. 10 Tahun 1994, No. 17 Tahun 2000 sampai No. 36 Tahun 2008. Kemunculan UU tersebut merupakan revisi atas UU No. 7 Tahun 1983. Dan UU yang diterbitkan terakhir sebagai revisi atas UU sebelumnya.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) yang bertanggung jawab atas kebijakan perpajakan, pajak penghasilan (PPh) didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan (subjek pajak/Wajib Pajak) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh (objek pajak) dalam Tahun Pajak. Ketentuan PPh telah diatur dalam sejumlah pasal dalam UU PPh. Salah satunya adalah Pasal 17. Dalam UU No. 36 Tahun 2008 (revisi) tentang PPh, Pasal 17 berfungsi dalam mengatur tarif yang diberlakukan Pemerintah terhadap Subjek Pajak. Sejauh mana fungsi dari PPh Pasal 17 ini? Berikut ini ulasannya.

Baca Juga: Mengenal Macam-Macam Pajak untuk Bisnis Online

Penjelasan Mengenai PPh Pasal 17

PPh Pasal 17

Pajak Penghasilan via ngraccounting.com.au

 

Sebagaimana yang termaktub dalam UU No. 36 Tahun 2008,  PPh Pasal 17 menjelaskan secara terperinci tentang tarif yang digunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak. Subjek pajak/Wajib Pajak yang dimasukkan dalam UU ini meliputi Wajib Pajak (WP) orang pribadi dalam negeri dan WP badan dalam negeri/bentuk usaha tetap.

Berikut ini adalah uraian mengenai PPh Pasal 17, penjelasannya, dan penghitungannya.

(1) Tarif pajak yang diterapkan atas PKP bagi:

a) WP Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Tarif Pajak

Sampai dengan Rp50.000.000

5%

Di atas Rp50.000.000-Rp250.000.000

15%

Di atas Rp250.000.000-Rp 500.000.000

25%

Di atas Rp 500.000.000

30%

Contoh penghitungan pajak yang terutang untuk Wajib Pajak orang pribadi:

Jumlah PKP Rp600.000.000

PPh yang terutang :

      • 5% x Rp50.000.000 = Rp2.500.000
      • 15% x Rp200.000.000 = Rp30.000.000
      • 25% x Rp250.000.000 = Rp62.500.000
      • 30% x Rp100.000.000 = Rp30.000.000

____________________________________

      Total       = Rp125.000.000

b) WP Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap BUT) sebesar 28%.

Contoh penghitungan pajak yang terutang untuk WP badan dalam negeri dan BUT:

      • Jumlah PKP Rp1.250.000.000
      • PPh yang terutang:

28% x Rp1.250.000.000 = Rp350.000.000 

(2) Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).

a) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

b) WP badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

c) Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% dan bersifat final.

d) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan.

(4) Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

Contoh: Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp5.050.900 untuk penerapan tarif dibulatkan ke bawah menjadi Rp5.050.000.

(5) Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 tahun pajak.

Contoh: Penghasilan Kena Pajak setahun (dihitung sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (4): Rp584.160.000

Pajak Penghasilan setahun:

      • 5% x Rp50.000.000      = Rp2.500.000
      • 15% x Rp200.000.000      = Rp30.000.000
      • 25% x Rp250.000.000      = Rp62.500.000
      • 30% x Rp84.160.000      = Rp25.248.000

       ________________________________________            

            Total           = Rp120.248.000

Pajak Penghasilan yang terutang dalam bagian tahun pajak (3 bulan)

((3 x 30 hari) : 360) x Rp120.248.000= Rp30.062.000

(6) Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 hari.

(7) Dengan Peraturan Pemerintah, dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1).

Baca Juga: Jenis-Jenis Pemeriksaan Pajak yang Perlu Diketahui Wajib Pajak

Ilustrasi Perhitungan PPh Terutang Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi

Hitung PPh Pasal 17

Ilustrasi Penghitungan Pajak via flockfinance.com

Ilustrasi Pertama

Tuan Ahmad adalah seorang Konsultan Perumahan yang memiliki PKP sebesar Rp600.000.000 setahun. Perhitungan PPh terutangnya dan cara perhitungannya adalah sebagai berikut:

Terhadap penghasilan yang diterima WP orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha sebagai konsultan perumahan dikenakan PPh berdasarkan Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh. Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan atas penghasilan yang diterima WP orang pribadi sebagai konsultan perumahan tidak bersifat final. Pajak Penghasilan dihitung berdasarkan besarnya PKP dikalikan besarnya Tarif Pajak berdasarkan Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh.

Penghasilan Kena Pajak (PKP): Rp600.000.000

PPh Terutang:

      • 5% x Rp50.000.000 = Rp2.500.000
      • 15% x 200.000.000 = Rp30.000.000
      • 25% x 250.000.000 = Rp62.500.000
      • 30% x 100.000.000 = Rp30.000.000

     ________________________________

Total PPh Terutang   = Rp125.000.000

Jadi, Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan kepada Tuan Ahmad sebesar Rp125.000.000.

 

Ilustrasi Kedua

Tuan Bakrie adalah wajib pajak orang pribadi dengan status menikah dan memiliki 2 orang anak. Rincian dari pembukuan Tuan Bakrie selama tahun 2015 adalah:

      • Pendapatan bruto Rp494.000.000
      • Biaya yang dapat dikurangkan (deductible) Rp167.500.000
      • Penghasilan netto: Rp494.000.000-Rp167.500.000 = Rp326.500.000

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Tuan Bakrie tahun 2015 selama setahun, yaitu:

(12 bulan x Rp2.025.000) + (Rp2.025.000 tambahan WP Kawin) + (2 anak x Rp2.025.000) = Rp30.375.000

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Penghasilan kena pajak Mr. X, yaitu: Rp326.500.000 - Rp30.375.000 = Rp296.125.000

Tarif pajak pasal 17:

      •   5% x Rp50.000.000    = Rp2.500.000
      • 15% x Rp200.000.000   = Rp30.000.000
      • 25% x Rp46.125.000     = Rp11.531.250

        ____________________________________

                      Total                      = Rp44.031.250

Jadi, total pajak Tuan Bakrie yang harus di bayar sebesar Rp44.031.250 kepada Pemerintah melalui bank yang sudah ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak.

Cermati dan Pahami agar Tidak Keliru dalam Penghitungannya

Banyaknya ketentuan pajak yang diberlakukan Pemerintah mengharuskan subjek pajak/Wajib Pajak untuk memahami secara jelas aturan-aturannya. Sebagai contoh Pajak Penghasilan (PPh) yang diatur dalam sejumlah pasal dalam UU No. 36 Tahun 2008. Beberapa ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal tersebut mesti diketahui Wajib Pajak. Salah satunya adalah Pasal 17 yang sudah diterangkan di atas. Dengan memahami uraian dari Pasal 17 dan ilustrasi penghitungan tarif di atas, akan memudahkan Wajib Pajak untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga: Mengenal Pajak Progresif untuk Dana Jaminan Hari Tua