Sebagai Warga Negara yang Baik, Penting Mengetahui Pajak Daerah Berikut Ini

Keberadaan pajak sangat bermanfaat bagi negara dan masyarakat karena pemanfaatannya untuk penyediaan pelayanan publik, seperti jalan raya, rumah sakit, keamanan, pertahanan negara, penanggulangan bencana alam, dan lain-lain. Pajak-pajak yang berlaku selama ini biasanya dihimpun dari tingkat provinsi hingga nasional.

Menurut definisinya yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi tersebut, jelas tersirat dengan membayar pajak, setiap warga negara turut serta dalam pembangunan bangsa dan negara. Di Indonesia ada lima jenis pajak yang keberadaannya telah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009. Apa saja itu?

Baca Juga: e-Billing Pajak: Cara Bayar Pajak Secara Online yang Praktis

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

loader

Ilustrasi Mobil via shutterstock.com

 

Salah satu jenis pajak yang dimasukkan ke dalam pajak provinsi adalah pajak kendaraan bermotor. Yang dimaksud dengan pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dibebankan pada pemilik kendaraan bermotor. Subjek dari pajak kendaraan bermotor di sini adalah orang atau badan yang memiliki dan memanfaatkan kendaraan bermotor tersebut.

Untuk tarif, pajak kendaraan bermotor yang ada di setiap provinsi adalah sama. Tarif pajaknya sendiri sudah ditetapkan dalam peraturan/undang-undang. Menurut PP No. 65 Tahun 2001, pajak kendaraan bermotor terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

  • 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum.
  • 1% untuk kendaraan bermotor umum, seperti kendaraan bermotor yang memang digunakan oleh umum serta dipungut bayaran.
  • 0,5% untuk kendaraan bermotor berupa alat berat dan besar.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

loader

Ilustrasi Motor via shutterstock.com

 

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak yang harus dibayarkan atas penyerahan hak miliki sebuah kendaraan bermotor yang diakibatkan perjanjian kedua pihak. Pemungutan pajak ini sudah diatur dalam UU No. 18 Tahun 1997 yang sekarang diganti menjadi UU No.34 Tahun 2000 dan PP No. 65 Tahun 2001.

Tarif bea balik nama kendaraan bermotor dibagi dalam beberapa kategori, yaitu:

  1. Tarif penyerahan pertama:
    • 10% untuk kendaraan bermotor bukan umum.
    • 10% untuk kendaraan bermotor umum.
    • 3% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan besar.
  1. Tarif penyerahan kedua:
    • 1% untuk kendaraan bermotor bukan umum.
    • 1% untuk kendaraan bermotor umum.
    • 0,3% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan besar.
  1. Tarif penyerahan karena warisan:
    • 0,1% untuk kendaraan bermotor bukan umum.
    • 0,1% untuk kendaraan bermotor umum.
    • 0,03% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan besar.

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

loader

Setiap Pembelian BBM Sudah Dikenakan Pajak via shutterstock.com

 

Yang dimaksud dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak penggunaan bahan bakar yang digunakan pada kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan di sini dapat berupa cair ataupun gas. Hal ini sudah dimuat dalam UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1.

Untuk tarif pajaknya sendiri, ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Khusus untuk kendaraan bermotor yang umum, dikenai minimal 50% lebih rendah dibandingkan tarif pajak bahan bakar pribadi.

4. Pajak Air Permukaan

loader

Pemanfaatan Air Permukaan Juga Dikenakan Pajak via shutterstock.com

 

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 yang memuat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksudkan dengan pajak air permukaan adalah pajak yang dibebankan atas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan.

Air permukaan merupakan air yang terdapat di permukaan tanah, tetapi tidak termasuk air laut. Untuk tarif pajaknya sendiri, sudah ditetapkan dalam UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 4, yaitu maksimal sebesar 10%.

5. Pajak Rokok

loader

Di Label Bungkus Rokok Biasanya Tercantum Pajak Rokok via shutterstock.com

 

Pajak lainnya yang dipungut pemerintah provinsi adalah pajak rokok. Hal ini termuat dalam UU No. 28 Tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak rokok merupakan pungutan terhadap cukai rokok yang dilakukan negara. Untuk tarif pajak rokok sendiri, sudah ditetapkan dalam UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 28, yaitu sekitar 10%.

Untuk penerimaan pajak rokok, baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) maupun kabupaten/kota, setidaknya 50% pajak tersebut dialokasikan untuk pelayanan kesehatan masyarakat setempat serta penegakan hukum bagi aparat yang berwenang.

Baca Juga: Cara Mengajukan Permohonan Non-Efektif Wajib Pajak

Kehadiran Pajak Sangat Menguntungkan

Dengan adanya pajak yang dipungut negara tentunya akan sangat bermanfaat untuk perkembangan kota/kabupaten, daerah, dan nasional. Pajak dapat digunakan sebagai pembiayaan dari sarana dan prasarana yang tersedia di daerah yang manfaatnya dirasakan seluruh orang. Karena itu, penting sekali membayar pajak agar dapat membantu kesejahteraan daerah dan masyarakat.

Baca Juga: Pajak dan Retribusi: Ketahui Persamaannya, Kenali Perbedaannya